Yearly Archive 2017

ByAdmin

PDIP Kembali Gelar Kursus Bahasa Politik untuk Profesional

PDIP Kembali Gelar Kursus Bahasa Politik untuk Profesional

PDIP Kembali Gelar Kursus Politik Untuk Profesional

Dewan pimpinan pusat dari PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat ini sedang mengadakan kembali kursus politik yang bertema Pancasila, dengan tema Jiwa dan Kepribadian Bangsa Indonesia angkatan kedua. Selain itu dalam acara tersebut peserta yang hadir merupakan peserta dari kalangan profesional. Menurut sekretaris jenderal PDI Perjuangan yang bernama Hasto Kristiyanto, kursus politik ini merupakan arahan dari Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP.

PDIP Kembali Gelar Kursus Politik untuk Profesional
PDIP Gelar Kursus Politik untuk Profesional
Dalam sambutan acara di kantor DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto yang merupakan Sekertaris Jenderal PDI mengatakan sempat pesimis saat partai mencoba membuka diri. Saat partai ini terus melakukan kritik sampai otoritik untuk memperbaiki semua kelemahan yang ada di internal partai.

Menurut keterangan Hasto, setiap 5 tahun sekali partai PDIP selalu memberikan rekomendasi kepada sebanyak:
17.832 calon legislatif yang ada diseluruh tingkatan
Mencalonkan pasangan calon gubernur dan wakilnya sebanyak 34 pasangan
Pasangan bupati & walikota sebanyak 530

Hasto dan partainya juga kampung inggris jogja meminta izin kepada ibu Megawati untuk partai membuka diri. Dengan melakukan kursus politik, melakukan rekruitmen pada putra-putri yang terbaik miliki bangsa dan mereka yang memiliki kompetensi untuk megelola kekuasan pemerintah negara.

Selain Hasto Kristiyanto dan Megawati, akan ada juga wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah, Bupati Banyuwangi, Jawa Timur, Abdullah Azwar Anas, Bupati Bandung dan Bupati Bali I Noman Giri Prasta.
Kursus Politik Pertama

Untuk kursus politik angkatan pertama sudah diselenggarakan dan pesertanya hanya khusus untuk kalangan wartawan. Kalangan pertama yang diambil dari kalangan jurnalis ini karena diambil dari pernyataan presiden RI

Pertama Ir. Soekrano.
Saat itu, Ir. Soekarno mengatakan ada 2 kekuatan yang dapat memberikan penerangan di negara Indonesia. Pada tahun 1957 di Amerika Soekarno bertemu dengan wartawan dan mengatakan di dunia ini hanya ada 2 kekuatan, kekuatan tersebut merupakan matahari dan insan pers.
Oleh karena itu Hasto berharap peserta dari kursus politik dapat mengajak masyarakat Indonesia menjaga Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia secara bersama-sama. Dengan cara bergandengan tangan, maka Pancasila juga akan semakin kokoh. Karena Pancasila sendiri tidak bisa lepas dari semangat untuk mencintai tanah air kita.

Kursus Politik Kedua
Kursus politik kedua ini pesertanya berbeda dari kalangan pertama yang khusus untuk wartawan saja. Tapi untuk kalangan profesional dari perwakilan notaris, guru, insunyur, bidan dan pengusaha. Pada kursus politik kedua ini Hasto mengatakan untuk membangun komitmen, membangun peradaban yang membutuhkan bantuan dari teman-teman wartawan atau pers.

Sedangkan untuk kursus berikutnya yang merupakan kursus ketiga PDIP akan mengundang beberapa masyarakat dari menengah ke bawah yang memiliki profesi sebagai pedagang. Angkatan kursus politik ketiga ini ditujukan untuk kelompok informal pedagang kaki lima dengan menyesuaikan kurikulum dan bagaimana Pancasila bekerja dalam ekonomi gotong royong.

Untuk kursus politik angkatan ke 4, PDIP juga tidak mengundang wartawan atau PKL saja. Tapi juga akan mengundang beberapa perwakilan mahasiswa, karena mahasiswa menjadi salah satu elemen yang sangat penting untuk tetap menjaga keutuhan Pancasila bersama-sama. Saat ini juga ada kampung Inggris Jogja yang dapat membantu mahasiswa dalam berbahasa Inggris yang baik.

Hasto berharap, setelah masyarakat Indonesia maka dapat menjaga keutuhan, menjaga kesatuan bangsa dan tetap menjadikan Pancasila sebagai ideologi untuk bangsa Indonesia. Selain itu dengan Pancasila Hasto jug berharap semua dapat tergerak kembali dan membumikan Pancasila itu sendiri.
https://www.suara.com/news/2017/09/24/111434/pdip-kembali-gelar-kursus-politik-untuk-wartawan.

ByAdmin

Falah Amru Politikus PDI Perjuangan Setuju Pengkajian Ulang Sistem Prabayar Pulsa Listrik

Falah Amru Politikus PDI Perjuangan Setuju Pengkajian Ulang Sistem Prabayar Pulsa Listrik

PLN merupakan perusahaan yang menyediakan listrik bagi masyarakat Indonesia untuk membantu segala aktifitas yang ada, namun meski begitu bukan semata-mata anda dapat mendapatkan listrik tersebut secara gratis. Jika anda ingin memakai fasilitas listrik yang disediakan oleh PT PLN, maka anda harus membayar sejumlah uang untuk mendapatkannya. Ada dua sistem yang bisa anda pilih untuk menikmati listrik dari PLN ini, pascabayar dimana anda harus membayar pemakaian software pulsa listrik anda setiap bulan setelah digunakan dan prabayar dimana anda harus membeli pulsa atau token listrik dahulu sebelum anda merasakan fasilitas listrik tersebut dimana anda bisa membelinya diberbagai tempat termasuk pada software pulsa. Namun hal ini sedang menjadi polemikl tersendiri mengenai sebarapa banyak biaya yang harus dibayarkan untuk menggunakan fasilitas listrik yang disediakan oleh PLN ini.

Salah satunya adalah seorang politikus Indonesia yang berasal dari salah satu partai politik besar yag ada di Indonesia yaitu PDI Perjuangan. Falah Amru, yang juga termasuk dalam salah satu anggota dari Komisi VI DPR RI, mendukung penuh mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Rizal Ramli yang merupakan seorang Menteri dar Koordinator Kemaritiman. Dalam pernyataan tersebut, Rizal Ramli meminta kepada Sofyan Basyir, yang merupakan seorang Direktur Utama dari PT PLN (Persero), untuk menetapkan persoalan tentang jumlah biaya administrasi yang paling maksimal yang berkaitan dengan sistem listrik prabayar (yang menggunakan token atau pulsa listrik) karena hal ini dianggap tidak jelas dan seperti merugikan bagi konsumen. Falah mengatakan bahwa pastinya pemerintah sudah mengkaji dan melakukan penelitian serta percobaan terlebih dahulu mengenai penggunaan listrik prabayar ini sebelum kebijakan ini diterapkan untuk digunakan oleh masyarakat Indonesia.

Falah mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sistem listrik prabayar tersebut memang menemui beberapa kendala sehingga harus ada pengkajian ulang agar dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Namun pihaknya juga mengatakan bahwa sistem prabayar pada listrik ini tidak dapat dihapuskan karena pelaksanaannya sudah dijalankan dan akan sangat membuat Negara menjadi rugi jika dihapuskan. Ia menjelaskan juga bahwa sistem ini hanya perlu dikaji saja mengenai detailnya agar dapat menurunkan biaya untuk administrasinya. Karena permasalahan yang paling besar mengenai sistem listrik prabayar ini adalah minimnya ketersediaan dan juga nilai biaya untuk administriasi yang lumayan tinggi. Oleh karena itu, Falah menyatakan bahwa dirinya dan anggota DPR lainnya menginginkan adanya pengkajian ulang yang dapat mereka lakukan bersama dengan PLN.

Seringnya ada keluhan mengenai sistem listrik prabayar ini dimana pulsa atau token listrik yang dibeli tersebut isinya tidak sesuai dan bahkan jauh lebih rendah dari nominal yang mereka beli. Misalnya ketika masyarakat membeli token listrik seharga Rp. 100.000 namun ternyata listrik yang mereka dapatkan hanya senilai senikatr Rp. 70.000 maka dari itu banyak yang merasa dirugikan karena hal ini sering sekali terjadi dan dialami oleh masayrakat. Selain mengenai pulsa atau token listrik ini, banyak juga masyarakat yang mengkritik kebijakan penggunaan listrik prabayar ini karena dianggap terlalu memaksakan. Hal ini diusut karena adanya hal ganjil yang terjadi di PT PLN itu sendiri. Padahal lebih banyak masyarakat yang cenderung menyukai listrik pascabayar karena tidak ada kemungkinan adanya mati listrik yang disebabkan habisnya daya seperti pada sistem listrik prabayar yang tentunya akan sangat mengganggu apapun aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. (Sumber: http://www.tribunnews.com/nasional/2015/09/08/politikus-pdi-perjuangan-falah-amru-setuju-sistem-prabayar-pulsa-listrik-dikaji-ulang)

ByAdmin

Politikus PDI Perjuangan Grobogan Gelapkan Mobil Rental

Politikus PDI Perjuangan Grobogan Gelapkan Mobil Rental

politikus PDI Perjuangan Grobogan Gelapkan Mobil Rental

Salah satu anggota DPRD dari Kabupaten Grobogan telah dilaporkan ke polisi. Dugaan anggota DPRD tersebut menggelapkan 2 mobil rental miliki pengusaha rental yang ada di kota Semarang. Anggota DPRD tersebut merupakan salah satu anggota dari Fraksi PDI Perjuangan. Dheky Kenedi ini dilaporkan oleh Chandra Laksmana karena tidak kunjung mengembalikan mobil yang telah disewa oleh Dheky Kenedi sewa mobil Jogja.

Oleh karena itu untuk semua pemilik sewa mobil sebaiknya harus berhati-hati terhadap tindakan mencurigakan dari para penyewa yang memiliki kemungkinan melakukan penggelapan mobil terutama di kota-kota besar.
Politikus PDI Perjuangan Grobogan Gelapkan Mobil Rental
Politikus PDI Perjuangan Gelapkan Mobil Rental
Chandra Laksmana yang merupakan pemilik mobil rental telah melaporkan anggota fraksi PDIP tersebut. Karena awalnya telah menyewa 2 unit mobil dengan merk Daihatsu Xenia pada jasa rental mobil milik Chandra.
Chandra juga mengaku sebelumnya tidak mengenal Dheky, tapi sebelum menyewa mobi Chandra dikenalkan oleh salah satu temannya. Chandra juga mengaku tidak memiliki kecurigaan atau niat buruk dan menyepakati saat Dheky akan menyewa 2 mobil sekaligus dalam 1 bulan.

Penyewaan mobil mulai dari tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tgl 28 April 2016. Sedangkan biaya kontraknya per unit dalam 1 bulan Rp. 5.125.000 dan totalnya Rp. 10.5 juta. Selain itu Chandra juga tidak curiga, meskipun biaya sewa belum dibayar sepenuhnya.

Selama itu Chandra juga melakukan pengecakan pada posisi mobil sewa mobil Jogja, mulai dari:
Cianjur
Pekalongan
Semarang
Hanoman
Selama pengejaran tersebut akhirnya salah satu mobil berhasil kembali, tapi mobil satunya masih belum diketahui keberadaanya.
Batas Sewa Mobil Rental
2 minggu sebelum batas akhir sewa dari kontrak mobil yang disewa oleh Dheky berakhir, tapi masih belum ada kabar dari Dheky. Setelah itu Chandra baru menaruh curiga terhadap Dheky karena dia terus mengulur waktu pembayarannya.

Dheky terus berjanji akan membayar besok biaya sewa mobil Jogja, ditagih lagi Dheky mengatakan akan membayar besok dan seterusnya sampai sudah melewati batas dari kontrak pinjaman mobil rental.
Dalam dokumen kontrak sewa untuk peminjaman memang sudah selesai, tapi untuk uang sewa tidak dilunasi, mobil tidak kunjung dikembalikan dan nomor telepon dari Dheky sebagai penyewa juga sudah tidak aktif.
Mulai dari BBM sampai nomor telepon sudah tidak bisa dihubungi dan akhirnya Chandra datang ke kantor DPRD Grobogan juga sudah tidak pernah masuk dan Chandra juga sudah bertemu dengan ketua DPRD Grobogan untuk melaporkan tindakan yang sudah dilakukan oleh Dheky karena menggelapkan sewa mobil Jogja.

Laporan Penggelapan Mobil
Setelah Chandra menemukan salah satu mobilnya yang berada di Hanoman/Jrakah kota Semarang, Chandra kaget karena saat mengambil mobil miliknya pengemudi mengaku telah menyewa dari sebuah rental mobil.
Rental mobil tersebut berada di daerah Purwodadi dan mobil lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Akhirnya Chandra melaporkan ke polisi karena mobil yang satunya masih belum kembali dan Chandra sudah melakukan berbagai upaya untuk menemukan Dheky.

Selain itu Kasat Reskrim dari Polrestabes Semarang yang bernama AKBP Sugiarto mengatakan, semua pihaknya telah menerima laporan yang berkaitan dengan dugaan penggelapan mobil yang telah dilakukan oleh anggota DPRD Grobogan bernama Dheky Kenedi.
Karena pihak Kasat Reskrim sudah menerima laporan dari Chandra dengan masalah sewa mobil Jogja, maka akan segera dilakukan penyelidikan terlebih dahulu.

http://www.tribunnews.com/regional/2016/05/16/politikus-pdi-perjuangan-grobogan-gelapkan-mobil-rental

ByAdmin

Generasi Z Terabaikan Oleh Website Parpol Dan Juga Stakeholder Pada Pemilu Di Indonesia

Generasi Z Terabaikan Oleh Website Hosting Terbaik Parpol Dan Juga Stakeholder Pada Pemilu Di Indonesia

Generasi Z Terabaikan Oleh Parpol Dan Juga Stak

Pemahaman kebanyakan hosting terbaik stakeholder pada sebuah pemilu serta partai politik dalam proses pengelolaan pesan ataupun kanal komunikasi politik yang tepat pada generasi Z. Generasi anak-anak yang lahir dengan rentang waktu pada tahun 1993 sampai 2011, ternyata masih belum dilakukan secara tepat. Kuatnya dominasi generasi X pada tingkat pengambil keputusan dari stakeholder pemilu menjadi salah satu faktor yang menyebabkannya.

Termasuk juga pengaruh dari patronase pada parpol ataupun kondisi internal parpol yang sering mengalami pergantian pengurus. Hal ini yang menjadi sebuah kesimpulan survei digital mengenai aset komunikasi politik pada stakeholder pemilu yang ada di Indonesia dan dilakukan oleh mahasiswa Komunikasi Politik Universitas Bakrie yang penyelenggaraannya pada 27 Oktober sampai dengan 19 November 2017.

Aset digital sebagai sasaran dalam survei ini merupakan laman dengan hosting terbaik. Semua kanal pada sosial media yang dipunyai stakeholder pemilu yang ada di Indonesia, yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta para partai peserta pemilu pada tahun 2014, dan juga para calon peserta pemilu nanti pada 2019

Dari hasil survei yang dilakukan mahasiswa Universitas Bakrie telah ditemukan beberapa fakta yang menyatakan bahwa mayoritas lembaga dari penyelenggara, pengawas, serta pengadil Pemilu sudah mempunyai aset digital lengkap. Tapi tidak semuanya dikelola secara maksimal. Informasi yang diunggah lewat aset digital tersebut hanya sebatas informasi, bahkan cenderung sermonial. Bentuk informasi juga belum dikemas dengan menarik yang mana pada tahap selanjutnya akan memancing sebuah percakapan.

Rangkaian Fakta Menariik
Partai Hanura dan Partai Mapan Lainnya Tengah Mengalami Permasalahan
Partai Hanura tengah mengalami persoalan mengenai pengelolaan aset digital yang diakibatkan oleh pergantian kepengurusan. Walaupun demikian, partai mapan lain diantaranya adalah Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai PAN pun mengalami permasalahan mengenai pengelolaan dari beberapa aset digital yang dimiliki lebih cenderung statis.

Kebanyakan Lembaga Mengandalkan Platform Media Sosial
Algooth juga mengatakan bahwa seluruh lembaga penyelenggara, lembaga pengawas dan lembaga pengadil Pemilu atau mayoritas partai dengan basis nasionalis pada kenyataannya juga tengah mengandalkan platform akun media sosial seperti akun Twitter dan juga Facebook yang sudah mulai ditinggalkan oleh generasi Z.

Partai PDI Perjuangan Pemenang Pemilu 2014
Fakta lain yang sudah ditemukan adalah Partai PDI Perjuangan merupakan partai pemenang pada pemilu 2014. Hal yang cukup mengejutkan bahwa belum memahami mengenai posisi strategis sosial media untuk bahan mesin komunikasi politik terutama generasi Z. Namun sebaliknya, elite politik tengah meyakini bahwa televisi serta radio adalah alat komunikasi yang lebih efektif dibanding lainnya.

Partai Gerindra Dan PKS Lebih Fokus
Partai Gerindra serta PKS adalah dua partai yang fokus serta konsisten untuk mengembangkan sistem dalam pengelolaan aset digital. Namun sementara partai Islam-tradisional layaknya Partai PKB dan Partai PPP saat ini mulai menyadari tentang pentingnya digital aset untuk alat komunikasi politik bagi mereka.

PPP dengan adanya keadaan yang didera oleh persoalan kepengurusan serta citra dari sebuah partai tua cukup mengejutkan bahkan menjadi satu-satunya partai yang membuat aplikasi dengan basis android yang bisa diunduh oleh semua pemilihnya, Perindo Sebagai Partai Baru Dengan Modal Kepemilikan Media Survei yang ada ini juga menemukan mengenai fakta bahwa, Perindo merupakan partai baru yang memiliki modal kepemilikan media yang sangat beragam, bahkan hal ini tidak mempunyai konsep yang cukup jelas untuk pengelolaan aset digital mereka. Mayoritas konten yang dimuat merupakan seremonial dari partai serta ketua umum.

Sumber : http://www.tribunnews.com/nasional/2017/11/29/parpol-dan-stakeholder-pemilu-di-indonesia-masih-abaikan-generasi-z

ByAdmin

Akhirnya Jokowi Tahu Hokage dan Konoha dalam Anime Naruto

Akhirnya Jokowi Tahu Hokage dan Konoha dalam Anime Naruto

Akhirnya Jokowi Tahu Hokage dan Konoha dalam Anime Naruto

Download kumpulan naruto senki. Akhirnya Presiden Joko Widodo mengetahui tentang Hokage dan Konoha yang ada dalam anime Naruto. Beliau mengetahui setelah dia menonton video penjelasan mengenai Hokage dan Konoha yang disampaikan oleh remaja bernama Yadian, seorang remaja berumur 14 tahun.

Cerita ini bermula dari pertanyaan yang dikirim Yadian kepada Jokowi lewat #JokowiMenjawab episode kedua. #JokowiMenjawab adalah program tanya jawab dengan Presiden Joko Widodo lewat YouTube. Namun dari berbagai pertanyaan yang masuk ke Jokowi, hanya pertanyaan dari Yadian saja yang tak bisa dijawabnya. Yaitu pertanyaan mengenai hokage kedelapan serial animasi Jepang (anime) Naruto dalam download kumpulan naruto senki.

“Pak, saya mau nanya. Siapakah yang menjadi hokage ke-8 di dalam anime Naruto?” ujar Yadian.
Selanjutnya, dengan terus terang Jokowi mengaku tidak tahu mengenai film Naruto atau hokage yang ditanyakan anak itu. Jokowi ternyata tidak memahami, bahkan kebingungan saat mendengar “Naruto” atau istilah “hokage ke-8”. Melalui video itu, selanjutnya Jokowi melempar pertanyaan pada Yudian untuk menjelaskan arti hokage itu.
Pertanyaan itu segera direspon kembali oleh Yadian. Yadian pun mengirim video tentang penjelasannya mengenai Konoha dan Hokage. Setelah menonton video itu, tanpa download kumpulan naruto senki, Jokowi mengaku paham tentang Hokage dan Konoha.

Dikutip dalam akun resmi Facebooknya, Jokowi menulis. “Terima kasih Yadian yang ganteng atas video kirimannya untuk #JokowiMenjawab.” Selanjutnya Jokowi menuliskan bahwa Jokowi sudah paham arti istilah hokage.
Selain menuliskan status, Jokowi juga mengunggah video yang berisi penjelasan mengenai Hokage dan Konoha dari Yadian. Yadian membuat video #YadianMenjawab untuk merespon #JokowiMenjawab itu. Dalam video itu Yadian berada di sebuah ruangan dengan mengenakan baju berwarna coklat disertai sarung dan memakai kopiah hitam.
Dalam video itu, Yadian muncul dengan posisi duduk bersila di atas kasur itu. Remaja itu menyapa Jokowi terlebih dahulu, memastikan dirinya masih diingat oleh Presiden ketujuh Indonesia. Yadian yang sudah download kumpulan naruto senki, memberitahu Jokowi tentang Hokage dan Konoha.

Selanjutnya, dia menerangkan mengenai makna dari Hokage. Dia juga turut memaparkan tentang ketujuh Hokage dalam download kumpulan naruto senki.

“Secara harfiah hokage berarti bayangan api. Gelar ini khusus diberikan kepada pemimpin desa Konohagakure. Hokage umumnya dianggap sebagai Shinobi (ninja) terkuat di Konoha. Di Konoha sudah ada tujuh Hokage dalam sejarah Konoha,” terang Yadian.

Sambil membuka komik di tangannya, Yadian juga membeberkan tujuh nama Hokage yang sudah memimpin desa Konohagakure. Dimulai dari Hasirama Senju yang pertama hingga terakhir Uzumaki Naruto seperti dalam download kumpulan naruto senki.

“Wajah ganteng para hokage itu diukir di batu Konoha. Ada tujuh Hokage yang sudah tercantum di desa Konoha, yaitu satu, Hasirama Senju. Kedua, Tobirama Senju. Yang ketiga, Hirozen Sabutomi.” Yadian sempat lupa. “Oh ya. Hirozen Sarutobi. Nomor empat, Minato Namikaze. Yang Kelima, Tsunade. Yang Keenam, Kakasi Hakake. Yang ketujuh, Uzumaki Naruto,” sambung Yadian.

Selanjutnya Yadian bertanya, apakah Jokowi sebagai memimpin seperti Naruto memimpin Konoha. Yadian berharap Jokowi memiliki kepemimpinan seperti Naruto. Dalam akun Facebook, Jokowi menjawab pertanyaan Yadian selanjutnya.

“Apakah saya dapat memimpin seperti Uzumaki Naruto dan menjadikan negara kita seperti konoha yang tenteram, damai, alim, disiplin? Saya jawab Insya Allah. Dengan izin Allah dan kerja keras kita semua, pasti bisa,” ujar Jokowi.
Sebagai penutup, Jokowi menanggapi undangan Yadian untuk mengunjungi Pondok Pesantren Al-Khoirot di Malang, Jawa Timur.

“Saya pun berharap, semoga ada kesempatan ke sana,” kata Jokowi. Status dan video yang diunggah Jokowi ini mendapat respons yang cukup banyak dari netizen. Lebih dari dua puluh ribu netizen yang memberikan reaksi terhadap status Jokowi ini dan telah ditonton oleh sekitar 160 ribu orang.

Sumber : https://news.detik.com/berita/d-3494196/akhirnya-jokowi-tahu-hokage-dan-konoha-dalam-anime-naruto

ByAdmin

PDI Perjuangan Pertanyakan Sikap Wapres yang Potong Anggaran untuk Asian Games

PDI Perjuangan Pertanyakan Sikap Wapres yang Potong Anggaran untuk Asian Games

PDI Perjuangan Pertanyakan Sikap Wapres yang Potong Anggaran untuk Asian Games

Salah satu politikus dari PDI P mengkritik tajam tentang penyelenggaran Asia Games 2018 mendatang. Politikus tersebut adalah Wakil Ketua Komisi X, Utut Adianto yang memberikan perhatian penuh terhadap anggaran yang akan dikeluarkan panitia untuk Asian Games 2018 mendatang. berita game paling banyak menyoroti tentang anggaran yang justru dipangkas untuk pagelaran yang cukup besar ini. Awalnya panitia penyelenggara membuat anggaran untuk Asian Games dianggarkan dengan biaya hingga Rp 8.6 triliun. Tetapi saat ini, anggaran tersebut justru di potong oleh wakil Presiden Jusuf Kalla. Tak tanggung-tanggung biaya yang dipangkas hingga setengah dari anggaran utama yang dianggarkan awalnya.

Komentar pedas diluncurkan oleh Utut berita game pada saat berada di ruang rapat Komisi X. Bertepatan di gedung DPR RI ia mempertanyakan tentang dasar dan alasan apa yang membuat Wakil Presiden Jusuf Kalla memangkas begitu besar anggaran untuk ajang olahraga se Asia tersebut.

Ia mengungkapkan “atas dasar Pak Wapres main potong-potong seperti itu? Kalau benar jadi potong berarti ada dua kemungkinan. Satu Pak Erick asal-asalan atau kemungkinan kedua Pak JK yang justru asal-asalan” ungkap Utut
Kekesalan tersebut ia sampaikan pada saat menghadiri ruang rapat berita game di gedung DPR RI. Saat RPDU dengan Inasgoc atau panitia penyelenggara ia berani mengungkapkan secara blak-blakan tentang kemungkinan Wakil Presiden JK yang mengambil keputusan jika memang ingin memangkas habis biaya untuk Asian Games.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menambahkan jika pemotongan untuk anggaran Asian Games itu sah-sah saja. Asalkan pemotongan anggaran tidak berbuntut atau berdampak buruk pada ajang penyelenggaraan Asian Games 2018. Ia mengkhawatirkan kemungkinan terburuk dengan biaya yang terbatas dimana jika biaya begitu dipangkas akan membuat ajang olahraga ini menjadi tidak maksimal.

berita game Politikus dari PDI Perjuangan tersebut juga menambahkan jika anggaran untuk Asian Games memang sangat normal jika mahal. Untuk bisa menyelenggarakan Asian Games memang akan menghabiskan biaya yang cukup tinggi apalagi menjadi tuang rumah yang menggelar ajang besar tersebut. Ia juga menambahkan jika penyelenggaran Asian Games yang mahal ini memang sangat wajar. Oleh karena itulah negara Vietnam yang tadinya mengajukan diri menjadi tuan rumah kemudian langsung mengundurkan diri menjadi tuan rumah mengingat begitu besarnya biaya yang memang harus dipersiapkan dan dikeluarkan oleh negara berita game yang ingin menyelenggarakan Asian Games.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menambahkan jika sebenarnya untuk mengatur anggaran penyelenggaran Asian Games ini bukan hal yang sulit. Biaya atau dana yang digunakan untuk menyelenggarakan ajang sebesar ini bahkan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan anggaran belanja APBN.

Dari sisi lain pemerintah memang mencanangkan untuk memangkas biaya yang digunakan untuk Asian Games. Sekretaris Wakil Presiden mengungkapkan jika rencananya biaya yang akan disediakan adalah sekitar Rp 4 triliun hingga Rp 4,5 triliun. Ia juga menegaskan jika hal ini belum lah keputusan final.

Pemangkasan hingga setengah anggaran tersebut kemudian menjadi satu perdebatan yang masih dilakukan oleh pihak DPR dan juga pemerintah saat ini. JK meminta untuk meninjau ulang tentang besaran biaya hingga Rp 8 triliun. Ia berharap supaya biaya ini tidak menjadi ajang pemborosan untuk Indonesia.

Sebagai penutup Utut juga menambahkan “Tujuan utama dari penyelenggaraan Asian Games di negara Kita adalah untuk bisa menunjukkan keberhasilan kita,” Ungkapnya dan tetap meminta pemerintah juga bisa mengkaji ulang keputusan pemotongan biaya tersebut.

Sumber: http://www.tribunnews.com/sport/2017/03/27/politikus-pdi-perjuangan-pertanyakan-sikap-wapres-potong-anggaran-asian-games-2018

ByAdmin

Masih Melaksanakan Umroh, Walikota Samarinda Menugaskan Edy Russani Ambil Formulir Cagub di PDI-P Kaltim

Masih Melaksanakan Umroh, Walikota Samarinda Menugaskan Edy Russani Ambil Formulir Cagub di PDI-P Kaltim

Syaharie Jaang merupakan salah satu peserta calon gubernur Kalimantan Timur yang mengincar dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wilayah Kalimantan Timur untuk memuluskan niatnya dalam melaju ke pemilihan calon gubernur untuk wilayah Samarinda. Syaharie Jaang sendiri pernah menjabat sebagai wali kota Samarinda periode 2010 sampai dengan 2015 lalu. Sebelumnya ia juga pernah menjabat sebagai wakil wali kota Samarinda pada tahun 2000 sampai dengan 2005. Ketika itu dirinya berpasangan dengan Achmad Amins.

Syaharie Jaang Tengah Menjalankan Umroh degan menggunakan paket umroh terbaik
Bakal calon gubernur yang sekarang menjabat sebagai Walikota Samarinda, Kalimantan bisa dipastikan akan ikut serta melakukan pendaftaran sebagai salah satu calon kandidat yang turut serta dalam tahapan penyaringan serta penjaringan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wilayah Indonesia bagian Kalimantan Timur. Hal ini dilakukan Syaharie Jaang setelah beliau mengikuti paket umroh ke tanah suci Mekkah sebagai salah satu bagian bukti ketaatannya terhadap Allah.

Formulir Diambil Oleh Sekretaris Syaharie Jaang
Karena sedang melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Mekkah maka Syaharie Jaang memberikan tugas kepada sekretarisnya di Partai yang menaunginya yakni Partai Demokrat Kalimantan Timur. Sekretaris Syaharie Jaang tersebut tak lain dan tak bukan adalah Edy Russani. Edy Russani mewakili Syaharie Jaang mengambil formulir pendaftaran calon gubernur Kalimantan Timur. Ketika mengambil formulir ini Edy Russani tidak sendirian tetapi didampingi oleh beberapa pengurus dari partai Demokrat wilayah Kalimantan Timur.

Edy Russani Disambut Oleh Ketua BPPD Kaltim
Kedatangan Edy Russani disambut dan diterima oleh Ketua Panitia Penyaringan dan Penjaringan calon gubernur Kalimantan Timur dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kalimantan Timur yang bernama Sevana Podung dan juga Veridiana Huraq Wang. Veridiana Huraq Wang sendiri merupakan Ketua Badan Pemilu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wilayah Kalimantan Timur.
Setelah menerima formulir pendaftaran calon gubernur ,sang sekretaris dari Syaharie Jaang yaitu Edy Russani memberikan keterangan pada media di hari yang sama yaitu Jumat, 2 Juni 2017 lalu di kantor sekretariat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wilayah Kalimantan Timur yang beralamat di Jalan Kartini, Kota Samarinda, Kalimantan.

Klarifikasi Syaharie Jaang
Kurang lebih, pernyataan Edy Russani tersebut setelah mendapatkan formulir pendaftaran adalah menyatakan bahwa lebih pastinya semua keputusan harus menunggu konfirmasi dari atasannya yaitu bapak Syaharie Jaang setelah pulang dari Tanah Suci Mekkah karena melaksanakan ibadah umroh tadi. Menurut Edy Russani juga bahwa dalam satu ataupun dua hari ke depan apabila tidak ada halangan maka atasannya tersebut Syaharie Jaang akan segera memberikan klarifikasi kepada masyarakat.

Syaharie Jaang Sebagai Kandidat ke 12
Syaharie Jaang menjadi peserta ke dua belas yang mendaftarkan diri ke Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wilayah Kalimantan Timur. Sebelum Syaharie Jaang mendaftar, ada Awang Ferdian Hidayat, Rita Widyasari, Isran Noor dan juga Zuhdi Yahya yang telah lebih dulu mengambil formulir pendaftaran calon gubernur.

Pihak panitia penjaringan dan penyaringan pendaftaran calon gubernur memberi batas waktu sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 untuk mengembalikan formulir yang diambil sebelumnya. Apabila Syaharie Jaang memang serius ikut serta dalam mengikuti tahapan di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan wilayah Kalimantan Timur maka ketika menyetorkan dan secara resmi mendaftar, harus membayar biaya verifikasi, partisipasi, publikasi dan juga sosialisasi sebesar Rp. 50 juta rupiah.

Sumber: http://kaltim.tribunnews.com/2017/06/03/masih-umroh-walikota-samarinda-tugaskan-edy-russani-ambil-formulir-cagub-di-pdi-p-kaltim

ByAdmin

Presiden Jokowi Tunjukkan Keahlian Memanahnya di Hadapan Titiek Soeharto

Jakarta – Presiden Jokowi memiliki hobi memanah. Dia bahkan menujukkan keahliannya dalam memanah ini langsung di depan Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto.

Jokowi tadi siang meresmikan 4 venue yang baru saja direhabilitasi untuk Asian Games 2018 di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Sabtu (2/12/2017). Keempat venue itu ialah lapangan hoki, lapangan A/B/C, lapangan panahan, dan kancah renang. Setelah meninjau lapangan hoki dan A/B/C, Jokowi menuju lapangan panahan. Tentu saja ia langsung menjajal lapangan itu.

Ketika menjajal arena panahan, ada Titiek Soeharto, yang ialah Ketua Awam Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (Perpani), di belakangnya. Pada saat itu Jokowi berbincang langsung dengan Titiek, kemudian akhirnya ia unjuk kebolehan pada hobi memanahnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo Politisi PDIP Beli Lukisan Bung Karno dari Cangkang Telur Ayam

“Kalau nggak kena sasaran, itu karena angin ya,” canda Jokowi dikala menjajal gelanggang alat panahan sepanjang 18 meter.

Berdasarkan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, si kecil panah Jokowi mengenai target berwarna biru. Perlu Anda diketahui, pada sasaran panah, umumnya yang paling tengah berwarna kuning, berikutnya merah, kemudian biru, dan terakhir yaitu hitam.

Titiek kemudian mengenalkan Jokowi dengan sejumlah atlet panahan nasional. Mereka sempat berbincang sejenak.

 

Jual peralatan memanah lengkap berbagai ukuran: http://master-archery.com/

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3752380/jokowi-unjuk-kebolehan-memanah-di-depan-titiek-soeharto

ByAdmin

PDI-P Akan Memberi Sanksi Jika Menemui Kader yang Pakai Jasa Saracen

PDI-P Akan Memberi Sanksi Jika Menemui Kader yang Pakai Jasa Saracen

Sekjen PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang bernama Hasto Kristiyanto bisa memberi sanksi kepada kader apabila ditemukan kader yang mengenakan jasa Saracen ataupun sejenisnya yang memiliki fungsi sama.
Untuk menegaskan lagi, Hasto mengatakan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tidak akan menolelir cara agar bisa memenangkan kontestasi politik dengan upaya menyebarkan kata-kata yang tidak semestinya diungkapkan seperti hoax, fitnah, ataupun kata-kata lain yang berisikan kebencian berbau suku, agama, ras serta antar golongan.

PDI-P Akan Memberi Sanksi Jika Menemui Kader yang Pakai Jasa Saracen

PDI-P Akan Memberi Sanksi Jika Menemui Kader yang Pakai Jasa Saracen
Sanksi yang Diberikan, Hasto mengatakan “Kami berikan sanksi karena itu si luar kultur yang dibangun PDI-P. Apabila ditemukan kader PDI-P yang memesan, kami sanksi,” begitu ungkapan dari Hasto saat di kantor DPP PDI-P, Diponegoro, Jakarta Pusat.

Tidak hanya itu, Hasto juga mengungkapkan bahwa untuk kader PDI-P yang melanggar aturan atau menggunakan jasa penulis artikel Saracen dan sejenisnya untuk memenangkan kontestasi, maka akan diberi sanksi atau hukuman berupa pemecatan. Sedangkan untuk kader dari partai lain yang didukung PDI-P misalnya dalam Pilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka partai yang memiliki lambang banteng ini akan langsung mencabut dukungan politiknya.

Upaya Hasto untuk Mengatasi Organisasi Saracen

Setelah menegaskan pendapatnya di Kantor DPP PDI-P, Hasto meminta kepada pihak kepolisian agar mengusut tuntas Saracen ataupun organisasi sejenisnya yang menyebarkan berita hoax dan kebencian lainnya.
Upaya yang dilakukan oleh kepolisian juga jangan cuma sebatas pada organisasinya saja seperti Carasen, namun harus kepada pemesan jasanya juga. Karena pemesan dari jasa inilah yang akan bertindak tidak sesuai dengan aturan atau melanggar aturan yang sudah ditentukan.

Begini ungkapan dari Hasto selanjutnya “Karena dalam demokrasi itu kan kita diajarkan nilai kejujuran, kemudian berkompetisi secara sehat, mereka yang kemudian melakukan pemesanan khusus harus ditindaklanjuti”.
Upaya yang dilakukan oleh Hasto selaku sekjen PDI-P sangat aktif karena Hasto tidak ingin ada tindakan atau kecurangan dalam politik. Bahkan Hasto akan mengutuk keras politik jika ada organisasi yang menyebarkan berita kebencian. Sebab ia menyebut bahwa tindakan Saracen merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai kepribadian Bangsa Indonesia.

Ungkapan selanjutnya dari Hasto menegaskan bahwa pemilu seharusnya menjadi ajang kontesasi gagasan serta menunjukkan pribadi kepemimpinan yang baik atau bukan hasil dari rekayasa kampanye hitam. Hasto merasa bahwa tindakan yang dilakukan menggunakan organisasi Saracen ataupun sejenisnya sangat disesalkan. Karena tindakan tersebut merupakan kecurangan yang tidak patut untuk dilakukan.

Begini ujarnya “ Karena itulah kami sangat menyesalkan hal tersebut terjadi dan suatu tindakan yang dilakukan secara sistematik itu kami minta aparat penegak hukum untuk betul-betul mengusut tuntas agar ke depan tidak terjadi.” Begitu ujar dari Hasto mengenai penyesalan atas tindak kecurangan yang dilakukan menggunakan organisasi seperti Saracen.

Sebagai Warga Negara Indonesia yang menganut budaya ketimuran sangat tidak pantas jika menyebarkan unsur kebencian dalam politik terlebih untuk menjatuhkan lawannya. Sebagai contoh dalam pemilihan Pilkada atau pemilu harus ditunjukkan ide serta gagasan, dipilih rakyat karena ada dasar kepemimpinan dan figur yang merakyat kepada masyarakat.

Menurut Hasto, dalam berpolitik maka harus memiliki dasar difat yang baik seperti jujur. Jangan sampai karena haus akan kekuasaan sehingga akan melakukan segala cara untuk memesan jasa yang digunakan sebagai penyebar kebencian contohnya saja Saracen ini. Saracen atau organisasi lain yang digunakan untuk menjatuhkan lawan politiknya sangatlah tidak patut untuk dilakukan.

Oleh sebab itu, jika ada Kader yang ditemui menggunakan jasa penyebar kebencian seperti Saracen maka kader PDI-P akan segera memberikan sanksi misalnya dnegan cara mencabut dukungan.
Sumber : http://nasional.kompas.com/read/2017/08/31/22202141/pdi-p-akan-beri-sanksi-jika-ada-kader-yang-pakai-jasa-saracen

ByAdmin

Intip Megahnya Kantor PDIP Pusat Diponegoro

Tiang besar bertinggi 20 meter, berwarna merah, menjadi tanda kantor sentra PDIP berdiri megah. Dari pantauan luar gedung, kelihatan huruf-huruf besar, tertata Dewan Pimpinan Sentra PDI Pengorbanan, logo besar banteng hitam berlatar merah berada ideal di atas huruf, serta lambang burung garuda emas berada paling atas.

Kantor hal yang demikian terletak persis di sebelah kantor PPP, Jalan Pangeran Diponegoro No.58 RT 1/RW 2, Menteng, kota Jakarta Pusat. Bangunan gedung tinggi berlantai 6, didominasi warna putih. Di depan gedung, pagar bewarna hitam setinggi sekitar 1,5 meter menjadi pemisah trotoar dan halaman kantor. Kaca Film Gedung

Dikala memasuki kantor, pintu otomatis akan menyambut, tiap-tiap orang yang masuk harus via pintu X-Ray di depan lift.

Baca juga: Galery Try Out SBMPTN 2018 Agenda Tahunan PDI Perjuangan

Pada lobi kantor Partai Megawati ini, pengunjung bisa memandang mozaik merah berbentuk guci berukuran besar, plakat meresmikan gedung, serta artikel bersambung merah terangkai “Sofyan Eva Jayate Pada akibatnya kebenaran yang akan datang, Raden Wijaya 1239”

Di sisi lobi kanan, deretan sofa nyaman khusus pengunjung disediakan komplit air mineral. Sofa berwarna coklat juga dikasih meja kayu kokoh. Di ruang tunggu ini, dekorasi lukisan merah dan hitam tampak kongkret tampak, seperti itu malah layar kaca plasma berlogo kementerian pariwisata, memperlihatkan prakiraan cuaca dari BMKG.

Meski, di lobi kiri kantor PDI P, terdapat lukisan merah menyala, di atas sepeda antik khas pengorbanan.

Pada lobi, pendingin ruangan serta dilarangnya aktivitas mengisap rokok di dalam gedung menambah kenyamanan orang yang berkunjung. (*)

Sumber: