Monthly Archive January 2018

ByAdmin

PDIP Meyakini Jokowi Konsisten Bahwa Menteri Tidak Boleh Merangkap Jabatan

PDIP Meyakini Jokowi Konsisten Bahwa Menteri Tidak Boleh Merangkap Jabatan

PDIP Meyakini Jokowi Konsisten Bahwa Menteri Tidak Boleh Merangkap Jabatan

Ketua DPP PDIP yang bernama Hendrawan Supratikno telah meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan bisa tetap konsisten mengenai Menteri yang tidak boleh rangkap dalam jabatannya. Maka dari itu, ia meminta agar bisa bersabar jika masih ada menteri yang masih menjadi pengurus di partai politik. Dia juga mengatakan bahwa presiden selama ini kita kenal sebagai presiden yang konsisten.

Hendrawan mengungkapkan pada saat berada di Gedung DPR jakarta Rabu 17 januari 2018 kemarin, bahwa presiden Jokowi selalu konsisten, memiliki jiwa berani, yang tegas. pada saat reshuffle kabinet jilid III, telah diketahui Menteri Perindustrian yang juga termasuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bukan merupakan jajaran menteri yang dirombak oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Hendrawan, presiden dan wakil presiden memerlukan waktu untuk mempertimbangkan banyak hal. Diantaranya kabinet yang menurut Hendrawan tidak bisa diselesaikan pada waktu sehari. Wakil presiden Jusuf Kalla sendiri telah mengungkapkan jika pada saatnya, sekjen pasti akan meninggalkan posisi jabatannya di Golkar.

Pada saat ditanya apakah akan ada perombakan susulan, Hendrawan mengaku berharap seperti demikian. Tujuan dari hal tersebut yaitu tercipta pemerintahan yang solid. Sehingga dapat diharapkan seperti itu untuk rangka sekali lagi menata supaya pemerintahan jadi semakin efektif. Selanjutnya partai pendukung pemerintah solid, semua orang bekerja dengan efektivitas tinggi.

Sesudah dilantiknya Idrus Marham menjadi Mensos, ada dua menteri yang rangkap jabatan. Tak hanya Idrus, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai ketua Umum Golkar. Telah diketahui presiden Jokowi Konsisten dengan janji kampanyenya dulu, jika untuk menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

Sejumlah menteri yang diangkatnya, melepaskan jabatan di partai politik. Diketahui hanya satu menteri, yaitu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang saat ini diganti Idrus Marham karena maju pencalonan gubernur di Jawa Timur. Hendrawan juga meminta pada publik supaya memberikan waktu pada Jokowi guna mempertimbangkan posisi Airlangga. Walaupun dia mengakui jika perubahan komposisi diperlukan pada Kabinet Kerja. Tentang rangkap jabatan menteri memang bisa menjadikan pro kontra. Sebab pada satu sisi menguntungkan pemerintah untuk mengambil kebijakan, namun pada sisi lain persoalan membagi waktu serta konsentrasi pada pemerintahan dan partai.

  • Sumber Artikel: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180118001727-32-269746/pdip-yakin-jokowi-konsisten-soal-rangkap-jabatan-menteri
  • http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/17/pdip-yakin-jokowi-konsisten-soal-menteri-tidak-boleh-rangkap-jabatan
ByAdmin

Gubernur Ganjar Politisi PDI Dorong Untuk Lulusan Sma Dan Smk Kuasai Bahasa Inggris

Gubernur Ganjar Politisi PDI Dorong Untuk Lulusan Sma Dan Smk Kuasai Bahasa Inggris

Ganjar pranowo, gubernur jawa tengah langsung meninjau ruangan praktik siswa di SMK negeri jawa tengah pada saat di balai pengembangan pendidikan kejuruan. Sebab pemerintahan dari jawa tengah sendiri akan memberikan kewajiban kepada siswa lulusan SMA dan SMK kuasai belajar bahasa inggris mulai tahun 2017 supaya bisa bersaing dengan yang lainnya.

Gubernur ganjar dorong untuk lulusan SMA dan SMK kuasai belajar bahasa inggris

“Seluruh SMA dan SMK mulai tahun 2017 yang lulus wajib mampu menguasai bahasa inggris,” ujar ganjar pranowo, gubernur jawa tengah ditemui pada saat acara LKBN antara jateng di SMK Negeri jateng, balai pengembangan pendidikan kejuruan tepatnya di jalan brotojoyo plombokan nomor 1 kota semarang. Hari kamis 8 Desember 2016.

Dia meminta kepada dinas pendidikan provinsi jawa tengah agar segera membuat kerikulum secara khusus sebagai bentuk diringan supaya lembaga pendidikan menengah mampu memberi pengajaran siswa mampu belajar bahasa inggris.

“Saya meminta supaya segera dibuatkan suatu erikulum yang mampu mendorong. Kalau bisa, ada bahasa pilihan selain bahasa inggris misalnya bisa bahasa arab, korea, jepang dan beberapa negara yang sering dijadikan bahasa populer,” ungkap beliau.

Dari hasil dialog dengan para siswa yang sering beliau laksanakan. Ganjar sendiri mengakui sendiri masih banyak sekali kalangan siswa yang masih merasakan keberatan apabila ingin lulus harus bisa menguasai betul bahasa internasioanl yaitu bahasa inggris. Lantaran dengan adanya materi belajar bahasa inggris hanya dua jam pelajaran saja dalam satu pekan.

“Saya menjawab tidaklah sulit meski siapa pun itu gurunya dan siapa pun yang memberikan pelajaran, seminggu dua hari penuh dengan berbahasa inggris pasti semuanya bisa. Itu sebenarnya perlu adanya kebiasan saja,” ujar ganjar pada saat itu.

Era MEA (Mayasrakat Ekonomi ASEAN) semua orang pasti ada tuntutan untuk lebih mampu dalam bersaing dengan berbagai macam hal. Sedangkan sekarang ini, kemampuan dalam berkomunikasi sendiri dengan memakai bahasa asing masih belum mumpuni dan bisa dikatakan rendah.

“Rata-rata kita masih kalah yang disebabkan bahasa terus,” tambah beliau.

“Nek wes iso tenang bahasa inggris (kalau sudah mahir betul menguasai bahasa inggris), banyak sekali buku referensi itu dibaca secara menyeluruh sama dia, karena wes mudeng (sudah paham). Nek wes mudeng kan gampang (Kalau sudah paham betul pastinya paham),” ujar beliau.

Di sinilah yang menjadi pekerjaan utama bagi seluruh pengajar kejuruan menengah ke atas untuk lebih menekankan belajar bahasa inggris khususnya di provinsi jawa tengah. Diharapkan seluruh pengajar bisa memberi kontribusi yang baik dalam mengajar bahasa inggris. Mungkin bisa diberikan tambahan jam pelajaran pada mata pelajaran bahasa inggris. Sehingga siswa bisa lebih intensif dalam belajar berbahasa internasional. Atau bisa diberikan waktu sendiri untuk terus belajar berbahasa inggris di luar jam sekolah dengan ketentuan yang mengikat. Supaya siswa benar-benar menguasai betul dan tidak pecah dengan mata pelajaran yang lainnya.

Semua masyarakat terutama para orang tua siswa SMA dan SMK juga bisa menekankan pada anaknya supaya lebih rajin belajar berbahasa asing. Ini penting di provinsi jawa tengah sebagai wujud provinsi percontohan dari seluruh provinsi di seluruh indonesia. Dengan demikian, memberi banyak motivasi bagi provinsi lain untuk mewajibkan kepada kalangan siswa SMA dan SMK menekankan ketika lulus sudah harus bisa berbahasa inggris. Sehingga ketika sudah lulus bisa siap bersaing dengan yang lainnya.

Sumber: http://www.tribunnews.com/regional/2016/12/08/gubernur-ganjar-dorong-lulusan-sma-dan-smk-menguasai-bahasa-inggris

ByAdmin

PDI Perjuangan Tidak Merasa Keberatan Golkar Memperoleh Tempat Lagi Di kabinet

PDI Perjuangan Tidak Merasa Keberatan Golkar Memperoleh Tempat Lagi Di Kabinet

PDI Perjuangan Tidak Merasa Keberatan Golkar Memperoleh Tempat Lagi Di Kabinet

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa partainya tidak mempermasalahkan perombakan dari kabinet Rabu, 17 Januari 2018 kemarin. Dalam perombakan kebinet kemarin, Golkar memperoleh kembali satu kursi menteri. Sekjen Partai Golkar Idrus Marham yang akan menggantikan posisi Khofifah Indar Parawansa menjadi Menteri Sosial.

Hasto juga mengungkapkan akan memberikan dukungan dalam kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi. Dan berharap penunjukan Idrus nantinya bisa menguatkan kinerja Presiden Jokowi. Sehingga gambaran di kabinet bagaimana konsolidasi politik bisa jadi lebih matang dan kuat. Dalam kurun waktu tersisa ini sebelum pemilu 2019 pemerintahan ditinjau efektifitas kerja diharapkan dapat semakin baik.

Presiden RI Joko Widodo me-rombak kabinet kerjanya. Menteri Sosial juga mengalami pergantian, yang sebelumnya dijabat Khofifah Indar Parawansa dan Kepala Staf Presiden (KSP) yang dijabat oleh Teten Masduki. Kedudukan Khofifah saat ini ditempati oleh Idrus Marham yang tak lain termasuk Sekretaris Jenderal Partai Golkar. Lalu untuk jabatan KSP digantikan oleh Jenderal Purnawirawan Moeldoko, yang sekarang ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura serta Ketua Umum HKTI.

Dengan begitu, pengangkatan Idrus Marham dapat memperkuat akar partai yang memiliki lambang beringin menjejak di Istana Negara. Sebelum itu, Golkar menempati kursi Menteri Perindustrian yang diduduki oleh Airlangga Hartarto serta Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sesungguhnya, Golkar tidak termasuk partai yang berkontribusi untuk Jokowi pada Pemilihan Presiden 2014 silam. Golkar justru menjadi lawan politik partai yang membawa Joko Widodo serta Jusuf Kalla. Antara lain yaitu PDIP, Nasdem, Hanura, PKPI, PKB.

Sesudah Pilpres 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Jokowi-JK, kekuatan partai yang pada mulanya tidak mengikutsertakan Jokowi bergabung pada koalisi pemerintah. PPP bergabung saat bulan Oktober 2014, PAN pada September 2015, kemudian Golkar pada bulan November 2015.

Bertahannya Menteri Perindustrian yaitu Airlangga pada kursi kabinet juga menjadi tanda lebih mengakarnya dan lebih kokohnya partai Golkar ini. Padahal, Airlangga juga baru ditetapkan menjadi Ketua Umum partai Golkar.

Sumber Artikel : http://news.liputan6.com/read/3230620/pdip-tak-keberatan-golkar-dapat-tempat-lagi-di-kabinet

ByAdmin

Peluncuran Mobil Ambulance Di Kota Tebing Tinggi Oleh PDI Perjuangan

Peluncuran Mobil Ambulance Di Kota Tebing Tinggi Oleh PDI Perjuangan

Peluncuran mobil ambulance oleh PDI Perjuangan di Kota Tebing Tinggi adalah sebuah janji dari Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tebing Tinggi untuk periode 2015 sampai 2020 yang bernama Iman Irdian Saragih, SE. atau yang sering di sapa dengan Dian. Janji tersebut diucapkan pada saat Beliau melaksanakan kegiatan rapat kerja cabang khusus di Gedung Hj. Sawiyah Kota Tebing Tinggi pada 22 Desember 2016 dan disampaikan di depan sekitar 500 orang kader PDI Perjuangan.

Peluncuran Mobil Ambulance Di Kota Tebing Tinggi Oleh PDI Perjuangan

Janji tersebut juga disaksikan oleh Paslon Walikota Tebing Tinggi yaitu Ir. H. Umar Zunaidi Hasibuan, MM., Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara serta anggota dari DPR RI Irmadi Lubis. Rencana untuk diadakannya mobil ambulance ini pada tanggal 28 Januari 2017.

Proses Peluncuran Mobil Ambulance Kota Tebing Tinggi Oleh PDI Perjuangan

Sebelum Peluncuran

Sebelum meluncurkan mobil ambulance, ketua DPC PDI Perjuangan mengadakan rapat terlebih dahulu guna membahas tentang Kartu Anggota Partai. Beliau menjadi pemimpin dalam rapat yang dihadiri oleh pengurus DPC dan PAC. Setelah rapat selesai Beliau yang di dampingi oleh sekretarisnya yaitu Waris dan pengurus DPC serta pengurus PAC untuk menuju ke halaman kantor dalam rangak peluncuran mobil ambulance.

Peluncuran Mobil Ambulance

Untuk proses peluncuran mobil ambulance diawali dengan penyerahan kunci mobil ambulance oleh Irman Irdian Saragih, SE. selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tebing Tinggi kepada Waris selaku Sekretaris DPC yang disaksikan oleh pengurus DPC dan pengurus PAC. Peluncuran mobil ambulance tersebut adalah yang pertama kali dilaksanakan oleh PDI Perjuangan Kota Tebing Tinggi.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tebing Tinggi tersebut juga akan memberikan mobil ambulance untuk keperluan kader-kader PDI Perjuangan maupun masyarakat yang Ada di kota tersebut.

Yang Istimewa Dari Peluncuran Mobil Ambulance

Pada saat peluncuran mobil ambulance bertepatan dengan hari spesial PDI Perjuangan. Hal tersebut karena pada saat peluncuran juga bertepatan dengan ulang tahun PDI Perjuangan yang ke 44 tahun. Yang membuat lebih istimewa adalah hari peluncuran juga bertepatan dengan hari ulang tahun Ketua Umum PDI Perjuangan yaitu Megawati Soekarno Putri yang ke 70 tahun.

Penggunaan Mobil Ambulance di Kota Tebing Tinggi Oleh PDI Perjuangan

Seperti yang diharapkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan jika dengan diluncurkannya mobil ambulance ini akan memberikan banyak manfaat untuk semua kader dan masyarakat sekitar.

Jadi dalam penggunaan mobil ambulance dari model city car indonesia ini pun tidak ada biaya apapun, karena mobil ambulance tersebut disediakan secara gratis untuk dalam Kota Tebing Tinggi. Ketika meluncurkan mobil ambulance ini, sebelumnya sudah melakukan koordinasi dengan pihak Polresta Tebing Tinggi, Dinas Kesehatan, serta ke DPRD setempat.
Ketua DPC PDI Perjuangan juga mengatakan jika siapa saja yang membutuhkan mobil ambulance tersebut dapat menghubungi melalui call center dan email yang sudah disediakan. Sebelum DPC mendapatkan orang yang bisa dipercaya untuk memegang kunci ambulance, sementara waktu kunci di pegang oleh Waris selaku Sekretaris DPC PDI Perjuangan.

Diserahkannya kunci tersebut kepada beliau juga sebagai perwakilan dari pengurus DPC lainnya agar bisa digunakan oleh kader-kader PDI Perjuangan dan masyarakat luas lainnya. Itulah proses dari peluncuran mobil ambulance yang diberikan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, yang mana mobil ambulance tersebut diberikan secara gratis. Beliau juga mendapatkan apresiasi tinggi dari Ridwan Siahaan karena telah memberikan contoh baik sebagai wujud kepedulian dan kecintaan nya dari PDI Perjuangan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi.

Referensi:
http://generasi.co.id/2017/01/pdi-perjuangan-kota-tebing-tinggi-akan-melaunching-mobil-ambulance/

ByAdmin

Seluruh Anggota Fraksi PDI P Sambut Baik Atas Penarikan Mobil Dinas

Seluruh Anggota Fraksi PDI P Sambut Baik Atas Penarikan Mobil Dinas

Seluruh anggota fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P) yang ada di kursi pejabat terutama yang ada di kabupaten tasikmalaya memberikan sambutan yang sangat baik atas adanya penarikan mobil dinas honda. Salah satu nya H. Yono Kusyono memberi sambutan yang sangat baik atas dilauranya peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 mengenai hak keuangan dan sistem administrasi pimpinan serta anggota DPRD.

Seluruh anggota fraksi PDI P sambut baik atas penarikan mobil dinas

Sebab selama ini semua kendaraan dinas yang digunakan oleh semua anggota dewan tidak diberikan pembiayan tentang operasional dan perawatan. Para anggota dewan juga masih meragukan atas pemberian mobil dinas yang dipegang. Sesuai dengan apa yang sudah dilansir di belimobilbaru.com/honda. Jika dilihat dari sisiwarga masyarakat indonesia, pemberian mobil dinas kepada anggota dewan memang itu haknya, namun pemberan hak tersebut tidak sebanding dengan apa yang selama ini diberikan dewan kepada rakyat. Mobil dinas yang ada juga di luar kendali saat anggota dewan dalam pemakaiannya. Seharusnya mobil dinas itu digunakan pada saat jam kerja saja, jangan sampai nanti dipakai di luar jam. Ini penting untuk diperhatikan oleh anggota dewan dan diharapkan ada peraturan yang membuat mobil dinas itu digunakan sesuai dengan undang-undang,

Sesuai dengan pemaparan yono pada hari rabu 5 juni 2017 yang mengatakan, “Paling tidak ada uang ganti dari transport anggota dewan bisa digunakan kredit kendaraan dan itu bisa milik pribadi. Dibandingkan sekarang ini, mobil dinas dari pemerintah namun sistem perawatan tetap dengan memakai uang pribadi.” Akan tetapi dengan penggantian kendaraan dinas dengan adanya uang transport perlu untuk dipertimbangkan secara matang terutama dari sisi keuangan daerah yang dimiliki. Sebab jumlah anggota dewan yang ada di kabupaten tasikmalaya itu sebanyak 46 anggota. Tentu ini perlu menyiapkan anggaran yang tidak sedikit memakan uang daerah. “Dipastikan butuh adanya anggaran dengan jumlah besar, sebab jumlah dari anggota dewan sendiri itu sebanyak 46 anggota. Hal ini perlu dijadikan suatu pembahasan bersama supaya nanti tidak terlalu memberian bebas atas anggaran pemerintah kabupaten,” ujar yono.

Saran dari yono bahwa PP nomor 18 tahun 2017 mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD segera diberlakukan di periode yang akan datang. Supaya nanti bisa memberikan perhatian besar baik dari anggota dewan maupun untuk rakyat yang masih belum terima akan adanya mobil dewan. “Kalau menurut saya, kendaraan yang saat ini ada sudah tidak perlu diganti dengan uang transport. Peraturan itu perlu segera ditetapan di periode anggota dewan tahun depan nanti.” Uungkap yono.

Sebab hanya inilah salah satu upaya yang tentunya membuat mobil dinas yang dipegang oleh anggota dewan tidak memberatkan anggota dewan dan bisa proporsional dari pandangan rakyat sendiri, terutama yang ada di abupaten tasikmalaya. Tanpa begitu, maka isu tentang mobil dinas yang meresahkan masyarakat sebab makan uang rakyat akan selalu tumbuh dan berkembang Padahal tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini.

Apabila peraturan ini diberlakukan secara resmi juga memberi keuntungan bagi anggota dewan atas pembiayaan untuk mobil yang dipegang, tidak lagi memakai uang pribadi. Bahkan nanti mobil dinas honda yang digunakan oleh anggota dewan bukan dipakai luar jam kerja, hanya dipakai pada saat jam kerja saja. Perlu dipertegas oleh DPRD pusat.

Sumber:
http://www.rmoljabar.com/read/2017/07/06/47711/Anggota-Fraksi-PDI-Perjuangan-Sambut-Baik-Ditariknya-Mobil-Dinas-