Category Archive Content

ByAdmin

Seluruh Anggota Fraksi PDI P Sambut Baik Atas Penarikan Mobil Dinas

Seluruh Anggota Fraksi PDI P Sambut Baik Atas Penarikan Mobil Dinas

Seluruh anggota fraksi partai demokrasi indonesia perjuangan (PDI-P) yang ada di kursi pejabat terutama yang ada di kabupaten tasikmalaya memberikan sambutan yang sangat baik atas adanya penarikan mobil dinas honda. Salah satu nya H. Yono Kusyono memberi sambutan yang sangat baik atas dilauranya peraturan pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 mengenai hak keuangan dan sistem administrasi pimpinan serta anggota DPRD.

Seluruh anggota fraksi PDI P sambut baik atas penarikan mobil dinas

Sebab selama ini semua kendaraan dinas yang digunakan oleh semua anggota dewan tidak diberikan pembiayan tentang operasional dan perawatan. Para anggota dewan juga masih meragukan atas pemberian mobil dinas yang dipegang. Sesuai dengan apa yang sudah dilansir di belimobilbaru.com/honda. Jika dilihat dari sisiwarga masyarakat indonesia, pemberian mobil dinas kepada anggota dewan memang itu haknya, namun pemberan hak tersebut tidak sebanding dengan apa yang selama ini diberikan dewan kepada rakyat. Mobil dinas yang ada juga di luar kendali saat anggota dewan dalam pemakaiannya. Seharusnya mobil dinas itu digunakan pada saat jam kerja saja, jangan sampai nanti dipakai di luar jam. Ini penting untuk diperhatikan oleh anggota dewan dan diharapkan ada peraturan yang membuat mobil dinas itu digunakan sesuai dengan undang-undang,

Sesuai dengan pemaparan yono pada hari rabu 5 juni 2017 yang mengatakan, “Paling tidak ada uang ganti dari transport anggota dewan bisa digunakan kredit kendaraan dan itu bisa milik pribadi. Dibandingkan sekarang ini, mobil dinas dari pemerintah namun sistem perawatan tetap dengan memakai uang pribadi.” Akan tetapi dengan penggantian kendaraan dinas dengan adanya uang transport perlu untuk dipertimbangkan secara matang terutama dari sisi keuangan daerah yang dimiliki. Sebab jumlah anggota dewan yang ada di kabupaten tasikmalaya itu sebanyak 46 anggota. Tentu ini perlu menyiapkan anggaran yang tidak sedikit memakan uang daerah. “Dipastikan butuh adanya anggaran dengan jumlah besar, sebab jumlah dari anggota dewan sendiri itu sebanyak 46 anggota. Hal ini perlu dijadikan suatu pembahasan bersama supaya nanti tidak terlalu memberian bebas atas anggaran pemerintah kabupaten,” ujar yono.

Saran dari yono bahwa PP nomor 18 tahun 2017 mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD segera diberlakukan di periode yang akan datang. Supaya nanti bisa memberikan perhatian besar baik dari anggota dewan maupun untuk rakyat yang masih belum terima akan adanya mobil dewan. “Kalau menurut saya, kendaraan yang saat ini ada sudah tidak perlu diganti dengan uang transport. Peraturan itu perlu segera ditetapan di periode anggota dewan tahun depan nanti.” Uungkap yono.

Sebab hanya inilah salah satu upaya yang tentunya membuat mobil dinas yang dipegang oleh anggota dewan tidak memberatkan anggota dewan dan bisa proporsional dari pandangan rakyat sendiri, terutama yang ada di abupaten tasikmalaya. Tanpa begitu, maka isu tentang mobil dinas yang meresahkan masyarakat sebab makan uang rakyat akan selalu tumbuh dan berkembang Padahal tidak sesuai dengan apa yang terjadi saat ini.

Apabila peraturan ini diberlakukan secara resmi juga memberi keuntungan bagi anggota dewan atas pembiayaan untuk mobil yang dipegang, tidak lagi memakai uang pribadi. Bahkan nanti mobil dinas honda yang digunakan oleh anggota dewan bukan dipakai luar jam kerja, hanya dipakai pada saat jam kerja saja. Perlu dipertegas oleh DPRD pusat.

Sumber:
http://www.rmoljabar.com/read/2017/07/06/47711/Anggota-Fraksi-PDI-Perjuangan-Sambut-Baik-Ditariknya-Mobil-Dinas-

ByAdmin

Jokowi Paksa Jasa Kontraktor Lokal Dilibatkan Dalam Proyek BUMN

Jokowi Paksa Jasa Kontraktor Lokal Dilibatkan Dalam Proyek BUMN

Banyak sekali proyek-proyek di Indonesia yang kini sedang berjalan baik itu yang untuk membangun infrastruktur maupun yang untuk meningkatkan mobilitas masyarakat Indonesia yang tentunya juga akan mempengaruhi sektor perekonomian Indonesia. Namun, proyek-proyek besar dibawah naungan berbagai instansi tersebut biasanya sedikit melibatkan para ahli yang berasal dari lolal seperti jasa floor hardener malah kebanyakan peran-peran asing yang menangani proyek tersebut karena dianggap lebih dipercaya dapat membawa hasil yang lebih baik untuk proyek tersebut. Tentunya masalah ini akan berdampak pada kemajuan Indonesia yang tidak dapat mandiri dan akan terus bergantung pada peran asing tidak seperti jasa floor hardener. Hal ini membuat geram Bapak Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo (Jokowi) yang terus mengajak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar tidak melulu melakukan kerja sama dengan kontraktor asing untuk mengerjakan beberapa proyek mereka.

Jokowi Paksa Jasa Kontraktor Lokal Dilibatkan Dalam Proyek BUMN

Jokowi mengajak mereka untuk turut serta membangun Indonesia dengan melibatkan para kontraktor local seperti jasa floor hardener. Menurut Presiden RI ini, seharusnya pihak-pihak yang mengemban tugas untuk menjalankan proyek ini lebih memikirkan untuk melibatkan para kontraktor daerah dan kontraktor kecil agar mereka dapat terus berkembang dan belajar dalam menangani proyek besar yang dijalankan oleh berbagai instansi tersebut yang tentunya juga akan berpengaruh dalam memajukan kesejahteraan Indonesia. Jokowi juga menambahkan jika banyak sekali proyek yang dibangun oleh beberapa perusahaan dengan isitilah “perusahaan pelat merah” tersebut dimulai diri proyek ag dijalankan oleh induk perusahaan, anak perusahaan hingga cucu-cucu perusahaan tersebut. Jokowi terus mewanti-wanti agar para pengemban tugas dalam proyek-proyek tersebut agar tidak melulu memikirkan ego masing-masing dan hanya melibatkan orang-orang tertentu yang mereka anggap dapat dipercaya untuk mengerjakan proyek tersebut tanpa mempertimbangkan adanya potensi-potensi berbakat lainnya yang ternyata ada didalam Indonesia sendiri seperti jasa floor hardener.

Jokowi juga menjelaskan seharusnya para petinggi-petinggi instansi tersebut bisa menyesuaikan prosi-porsi yang tepat agar semua dapat terlibat dalam proyek besar tersebut seperti jasa floor hardener. Dalam Sidang Kabinet Paripurna yang diadakan didalam Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 tersebut ia menjelaskan bahwa tiap proyek yang dijalan oleh para petinggi di “perusahaan pelat merah” tersebut harusnya dapat memberikan porsi-porsi yang cukup kepada kontraktor daerah, usaha kecil, kontraktor kecil dan jasa floor hardener yang ada disekitar daerah dijalankannya proyek tersebut. Selain itu, ia juga meminta agar proyek-proyek besar tersebut tidak boleh lengah dalam pengawasan, mereka yang bertanggungjawab harus terus mengawasi segala proses pelaksanaan proyek tersebut agar dapat memastikan kualitas yang dihasilkan nantinya. Hal ini juga merupakan pencegahan awal untuk mengantisipasi adanya penyimpangan yang memiliki kemungkinan untuk terjadi dalam penjalanan proyek oleh “perusahaan pelat merah” itu.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyampaikan hal tersebut kepada seluruh lembaga dan kementerian yang ada untuk mengingatkan bahwa anggaran dana yang dikeluarkan dalam proyek besar mereka bukan dalam jumlah yang sedikit maka dari itu hasil dari proyek tersebut harus sesuai dengan ekspektasinya. Jokowi mengatakan jika dalam proyek besar yang dijalankan oleh instansi pemerintahan maupun BUMN, masyarakat Indonesia dan jasa floor hardener juga harus turut ambil andil dan berkontribusi. Sistem padat karya dalam semua proyek harus dikembangkan agar masyarakat Indonesia juga memiliki kontirbusi terhadap perkembangan dan kemajuan pembangunan Indonesia. Mantan Walikota Solo ini juga menegaskan pada rapat tersebut jika mulai sekarang para pengemban tugas untuk proyek-proyek besar di Indonesia harus mengedepankan sistem padat karya dengan melibatkan berbagai pihak terkait yang berasal dari Indonesia terutama dari masyarakat sekitar seperti jasa floor hardener dimana proyek tersebut dijalankan.

Sumber: https://ekbis.sindonews.com/read/1176092/34/jokowi-desak-proyek-bumn-libatkan-kontraktor-lokal-1485937917

https://kisepoxy.id/jasa/floor-hardener/

ByAdmin

Persamaan 2 Kandidat Calon Wakil Bupati Minahasa Perempuan Asal PDI Perjuangan

Persamaan 2 Kandidat Calon Wakil Bupati Minahasa Perempuan Asal PDI Perjuangan

Pemilihan manjakani kanza kepala daerah memang sesuatu yang sering menjadi polemik tersendiri bagi beberapa kalangan. Pemilihan umum bupati Minahasa kini sedang banyak menjadi buah bibir masyarakat manjakani kanza. Pasalnya ada dua calon manjakani kanza yang diusung oleh PDI Perjuangan untuk menjadi wakil bupati Minahasa yang keduanya adalah perempuan. Dua Srikandi Minahasa, panggilan untuk kedua wanita calon wakitl bupati Minahasa, kini sedang menanti sebuah harapan mengenai pencalonan yang diusung oleh PDI (Partai Demokrasi Indonesia) Perjuangan untuk bertarung dalam Plikada (Pemilihan Kepala Daerah) Kabupaten Minahasa pada tahun 2018. Kedua wanita tersebut telah melakukan pendaftaran sebagai wakil bupati Minahasa. Pendaftaran tersebut mereka lakukan melalui proses yang mereka lalu di DPD PDI Perjuangan Sulawesi Utara. Kedua wanita tersebut juga bahkan sudah memenuhi panggilan manjakani kanza yang dilakukan oleh DPP PDI Perjuangan yang dimaksudkan agar mereka dapat mengikuti serangkaian fit and proper test.

Persamaan 2 Kandidat Calon Wakil Bupati Minahasa Perempuan Asal PDI Perjuangan

Setelah melalui berbagai prosesi yang harus dilewati untuk mendaftar manjakani kanza sebagai calon wakitl bupati Minahasa ini, sekarang kedua wanita tersebut juga sedang menunggu pernyataan bahwa mereka telah mendapatkan kepercayaan yang diberikan oleh DPP PDI Perjuangan terkait perihal apakah mereka dapat terpilih sebagai salah satu calon wakil bupati Minahasa yang dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DPP PDI Perjuangan. Kedua wanita manjakani kanza tersebut bernama Nofita Rewah dan juga Jeanny Mumek. Kedua wanita tersebut sekarang masih memiliki jabatan di daerah mereka masing-masing. Satu wanita saat ini masih menjabat sebagai salah satu anggota DRPD dari Kabupaten Minahasa. dan yang satunya lagi merupakan anggota DPRD Sulawesi Utara. Kedua wanita manjakani kanza tersebut juga berasal dari kota yang berbeda, ada yang dari Kecamatan Langowan dan yang satunya lagi berasal dari Kecamatan Remboken.

Mereka juga pada awalnya berasal dari partai yang berbeda. Jeanny Mumek merupakan kader yang memang datang dari PDI Perjuangan dan Nofita Rewah bukan berasal dari PDI Perjuangan. Rewah merupakan kader Golkar, meskipun begitu kemungkinan besar ia akan banting setir dan pindah ke PDI Perjuangan. Tentunya Mumeka akan lebih diuntungkan dalam hal ini karena ia berasal dari PDI Perjuangan. Sebagai salah satu kader PDI Perjuangan, tentunya Mumek akan lebih diutamakan daripada Rewah. Meski begitu, Rewah masih memiliki harapan untuk berhasil dalam menjadi calon wakil bupati wanita manjakani kanza Minahasa. Mereka sangat berharap agar bisa menjadi yang terpilih oleh DPP. Tujuan mereka mencalonkan diri sebagai wakil bupati Minahasa adalah untuk memajukan Minahasa dan membuatnya menjadi lebih baik lagi. Mumek mengatakan bahwa mereka semua yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati Minahasa sedang menunggu keputusan terakhir dari DPP.

Ia pun menganggap bahwa dirinya yang memang sebagai kader dari PDI Perjuangan harus ikut mengamankan dan tetap mendukung apapun keputusan yang diberikan. Mumek juga menjelaskan bahwa keputusan yang diberikan oleh partai adalah sebuah amanah yang harus didukung. Mumek juga merasa sangat bangga bisa menjadi salah satu bakal calon wakil bupati perempuan manjakani kanza di kabupaten Minahasa. Mumek mengatakan bahwa perwakilan dari setiap gender di Minahasa ini sangat kurang. Ketika ia diundang dalam sosialisasi, ia merasa sangat bangga karena ia adalah salah satu wanita yang beruntung dapat mengikuti seleksi bakal calon wakil bupati di Minahasa. Ia juga merasa jika wanita juga perlu ikut dalam membangun Minahasa. Dengan adanya wanita manjakani kanza dan pria yang membangun Minahasa secara bersama-sama dalam berbagai aspek, maka menurutnya hal ini akan membawa dampak yang lebih baik lagi.

Sumber: http://manado.tribunnews.com/2017/12/05/ini-persamaan-kandidat-perempuan-calon-wakil-bupati-minahasa-dari-pdi-perjuangan

ByAdmin

Mega Ingin Politik Lingkungan Jadi Fokus Pada Pemimpin di Daerah

Mega Ingin Politik Lingkungan Jadi Fokus Pada Pemimpin di Daerah

Mega Ingin Politik Lingkungan Jadi Fokus Pada Pemimpin di Daerah

Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah berpesan pada kepala daerah yang dibawahi oleh partainya. Megawati berpesan supaya mereka bisa menerapkan politik lingkungan. Seperti halnya politik lingkungan yang telah dilakukannya pada saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden RI saat itu. Menurut Megawati putri pertama dari Presiden Soekarno, pada waktu menjadi Presiden, Megawati melakukan gerakan penyelamatan lingkungan yang dinamai dengan Gerakan Penghijauan ataupun dinamakan Gerhan. Gerakan ini ternyata menjadi modal untuk daerah-daerah guna menyelamatkan lingkungan seperti halnya daerah kering yang ada di Wonogori.

Megawati juga mengaku senang sekali dengan gerakannya menanam pohon yang saat ini tumbuh besar pada lereng-lereng gunung. Termasuk juga dengan keberadaan sungai-sungai baru. Megawati mengungkapkan saat di Kantor DPP PDIP Diponegoro “Kalau dulu kering. Bantuan PDIP mobil tanki untuk air bersih. Malah kemarin muncul mata air besar, sehingga membentuk danau.” Ketua Umum DPP PDIP Mega juga berharap, bahwa gerakan politik lingkungan serta gerakan penghijauan dapat diteruskan oleh para calon kepala daerah. Beliau juga yakin, bahwa politik lingkungan akan banyak memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Megawati menilai, kemungkinan banyak pihak yang mempunyai anggapan jika idealnya dirinya berbicara politik tentang Pilkada dalam momen-momen pendaftaran calon kepala daerah oleh partainya. Akan tetapi, ia memilih berbicara tentang masalah sungai serta penghijauan. Putri Presiden pertama, Soekarno ini juga mengaku akan mengamati dedikasi para kepala daerah pada lingkungan. Menurut Mega, politik lingkungan juga termasuk salah satu realisasi dari Pancasila butir pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Yang mana Bumi serta seluruh yang terkandung di dalam bumi ini merupakan ciptaan Allah.

“Manusia tidak tergetar apa mau biarkan Indonesia jadi gurun pasir. Sangat mungkin sekarang saja sudah terjadi perubahan, sekarang saja tempat yang tadinya tidak banjir sudah banjir. Kalau kita tidak punya perhatian lalu apa yang ditinggalkan ke generasi kita,” ungkapnya.

Sumber: https://nasional.sindonews.com/read/1266433/12/mega-ingin-politik-lingkungan-jadi-fokus-para-pemimpin-di-daerah-1513492896

ByAdmin

Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan Dihadiri Presiden RI Joko Widodo

Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan Dihadiri Presiden RI Joko Widodo

Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan Dihadiri Presiden RI Joko Widodo

PDIP menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) Tiga Pilar dalammemajukan ekonomi gotong royong masyarakat. Rakornas ini dibuka oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri serta Presiden RI Joko Widodo. Sinergi Tiga Pilar Partai, antara lain Strukural, Lelislatif, serta Eksekutif Partai bergotong rotong guna memajukan ekonomi negeri.

Presiden Joko Widodo Sabtu pagi 16 Desember 2017 hadir dalam acara Rakornas Tiga Pilar PDI Perjuangan yang digelar di ICE Convention Center, Tangerang. Tampak pada lokasi, iring-iringan kendaraan Presiden Jokowi datang pada sekitar pukul 09.20 WIB. Pada saat pukul 09.45 WIB, Presiden Jokowi masuk pada ruangan tempat digelarnya Rakernas. Bersama dengan Presiden, terlihat Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan dan juga Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri serta ada juga Presiden Ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie. Pengurus PDI Perjuanganlangsung menyambut mereka, selanjutnya mengambil tempat pada deretan paling depan.

Dihadiri juga di Rakernas PDI Perjuangan sejumlah menteri kabinet kerja, antara lain yaitu Menko PMK Puan Maharani, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dan masih ada lagi. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang namanya digadang-gadang menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada sebuah acara Rakernas PDI Perjuangan ini juga terlihat. Disela-sela pidatonya pada acara Rakornas Tiga Pilar Indonesia PDI Perjuangan yang bertempat di ICE Convention Center, Tangerang, Presiden RI Joko Widodo memperkenalkan Menteri PU PR yaitu Basuki Hadimuljono pada ribuan kader yang datang dengan nama ‘Bapak Infrastruktur Indonesia’.

Pada waktu dimohon berdiri, Menteri Basuki pun berdiri, kemudian ribuan kader PDIP memberikan apresiasi melalui bertepuk tangan. Presiden Jokowi memperkenalkan Basuki pada waktu sedang bercerita bagaimana masih banyak infrastruktur yang mendukung distribusi logistik yang kurang memadai. Akan teitap, Presiden Jokowi mengungkapkan, bahwa sekarang ini Pemerintah sedang berusaha memperbaiki jalur logistik yang selama ini terputus. Seperti halnya dengan membangun jalan hingga pada perbatasan serta pelosok Indonesia, pelabuhan dan lain sebagainya.

Sumber: http://jateng.tribunnews.com/2017/12/16/presiden-jokowi-hadiri-rakornas-tiga-pilar-pdi-perjuangan

ByAdmin

Caleg PDIP Dirugikan Konsultan Politik Kasus Voucher Pulsa

Caleg PDIP Dirugikan Konsultan Politik Kasus Voucher Pulsa

Caleg PDIP Dirugikan Konsultan Politik Kasus Voucher Pulsa

Selain gadget, pulsa menjadi salah satu hal yang penting untuk menggunakan berbagai fungsi dari gadget. Kini anda bisa membeli pulsa dengan mudah diberbagai tempat seperti pulsa ppob atau dengan membeli voucher pulsa. Namun, karena banyaknya permintaan masyarakat untuk pulsa dari berbagai provider ini banyak orang-orang yang membuka usaha pulsa dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kelengkapan gadget. Namun tidak sedikit juga orang yang memanfaatkan hal ini untuk membuat bisnis pulsa yang sukses dengan melakukan berbagai macam cara seperti penipuan dengan iming-iming hasil yang menggiurkan dan juga menjual nama baik tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Salah satu kejadian yang beberapa waktu lalu terjadi adalah kasus yang menimpa H Indra Simatupang yang merupakan Caleg (Calon Anggota Legislatif) DPR RI dari PDIP dengan nomor urut pemilihan 5 untuk Daerah pilihan Jawa Barat V Bogor.

Ia merasa telah dirugikan karena tertipu oleh M Qodari yang notabene merupakan konsultan hukum dan seorang direktur dari sebuah lembaga survei yaitu Indo Barometer. Indra mengatakan bahwa dirinya telah ditipu terkait dengan kasus voucher pulsa. Kini, kasus tersebut sedang menjadi buah bibir masyarakat yang tentunya juga berdampak pada pemberitaan yang buruk tentang dirinya diberbagai media. Indra mengatakan jika dirinya telah dipanggil oleh panitia pengawas pemilu daerah Bogor karena kasus tersebut. Disana ia menjelaskan segala hal yang ia ketahui termasuk juga mengenai kontrak kerja yang dimilikinya dengan saudara Qodari dimana ia memang benar-benar memiliki hubungan yang sebatas antara klien dan konsultan politiknya mengenai survey elektabilitas pemilu. Ia juga telah menyerahkan bukti kontrak kerja tersebut kepada pihak panwaslu.

Ia menerangkan jika dalam hubungan kerja tersebut, ia tidak pernah membicarakan hal yang berkaitan dengan voucher pulsa ppob. Hal tersebut yang H Indra beritahukan kepada para media yang mewawancarainya. Indra juga menjelaskan jika voucher pulsa yang dibagi-bagikan yang juga menampilkan gambar dirinya bersama Presiden Jokowi tersebut bukan bagian dari kampanye yang ia lakukan untuk mempromosikan dirinya kepada masyarakat agar memilihnya sebagai calon anggota legislatif DPR RI. Bahkan ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah berencana untuk melakuka hal tersebut. Ia juga tidak memiliki ide untuk menyebarkan voucher pulsa bergambar dirinya tersebut kepada masyarakat sebagai bagian dari kampanye. Ia menegaskan bahwa ia dan timnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah tersebut. Indra juga menegaskan jika hubungannya dengan Qodari hanya sebatas rekan kerja saja dimana dirinya adalah klien dari lembaga konsultan politik yang dipimpin Qodari.

Ia bahkan menyuruh wartawan untuk menanyakan langsung kepada pihak Qodari untuk memperjelas masalah ini. Indra juga sempat tidak memberi jawaban ketika dimintai keterangan mengenai gambar dirinya yang ada pada voucher pulsa yang disebarkan kepada masyarakat tersebut. Ia mengklarifikasi bahwa dirinya tidak tahu-menahu mengenai politik uang yang berkaitan dengan kasus ini. Namun beberapa waktu lalu, M Qodari juga sudah dimintai keterangan mengenai kasus ini. Ia menjelaskan bahwa pembagian voucher pulsa kepada masyarakat dengan gambar caleg tersebut memang ide dari Indometrik itu sendiri yang merupakan lembaga konsultan untuk politik yang ia pimpin. Ia mengatakan bahwa hal tersebut bukan hanya dilakukannya untuk survei elektabilitas semata. Indobarometer memang sempat mengalami kasus yang sama mengenai penyebaran voucher isi ulang pulsa yang dibubuhi dengan gambar salah satu calon anggota legislatif di sekitar daerah Jawa. Qodari mengakui bahwa hal tersebut merupakan ide yang ia berikan sebagai konsultan politik karena ia menganggap bahwa kampanye yang selama dilakukan dirasa kurang efektif.

Sumber: http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/02/10/konsultan-politik-malah-merugikan-caleg-pdi-p-dalam-kasus-voucher-pulsa

ByAdmin

Presiden Tegaskan Semangat Berdikari Untuk Membangun RI

Presiden Tegaskan Semangat Berdikari Untuk Membangun RI

PDI Perjuangan mendorong pembangunan nasional sesuai dengan perencanaan untuk Indonesia bisa berdiri sendiri atau bisa berdikari yang diimplementasikan pada demokrasi Pancasila. Ketua Umum DPP PDI Perjuangan mengungkapkan jika hal itu dalam pidatonya waktu membuka Rakornas Tiga Pilar di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, 16 Desember 2017. Sedangkan acara tersebut diikuti oleh tiga elemen dari PDI Perjuangan antara lain, stuktur partai pada tingkat pusat serta daerah, kader yang duduk pada jabatan eksekutif, dan jugakader yang berada di legislatif.

Datang dalampembukaan Rakornas Tiga Pilar antara lain Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden ketiga RI BJ Habibie, dan juga sejumlah menteri Kabinet, bersama sejumlah tamu undangan kehormatan. Pembangunan yang berdikari termasuk pembangunan yang sesuai dengan perencanaan yang menyeluruh dari seluruh aspek, entah itu bidang politik, ekonomi, sosial, atau mental, serta dilaksanakan pada seluruh elemen rakyat.

Presiden Joko Widodo juga mengapresiasi sejumlah inovasi pada bidang ekonomi kerakyatan yang sudah dikembangkan para kader-kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Jokowi juga mengajak para kader PDI-Perjuangan supaya terus menumbuhkan semangat berdikari, gotong royong, serta kerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing tinggi dan juga dapat memenangkan persaingan global. Presiden juga menyatakan lebih lanjut jika semangat berdikari juga yang mendasari pemerintah supaya bisa terus membangun Indonesia dari pinggiran dan desa dan juga memberdayakan masyarakat kalangan bawah.

Seperti halnya Infrastruktur, pemerintah selalu berusaha keras guna membangun infrastruktur mulai dari perbatasan, pelabuhan, jalan, sampai dengan jalur kereta api yang diyakini bisa memberikan nilai lebih untuk produk rakyat pada kampung-kampung serta UMKM. Tak hanya itu, Presiden juga meyakini jika infrastruktur tidak hanya masalah ekonomi, namun infrastruktur juga bisa mempersatukan serta menjaga persatuan bangsa yang ada di Indonesia.

Selain itu, petani serta nelayan juga mendapat perhatian dari Kepala Negara. Presiden berharap supaya para kader PDI-Perjuangan membantu pemerintah di dalam meningkatkan kesejahteraan petani serta nelayan Tanah Air.

Sumber: https://www.ngopibareng.id/timeline/presiden-tegaskan-semangat-berdikari-jadi-dasar-membangun-ri-dari-pinggiran-2909210

 

ByAdmin

Kampanye PDIP Dengan Broadcast SMS JKW4P Tidak Memotong Pulsa

Kampanye PDIP Dengan Broadcast SMS JKW4P Tidak Memotong Pulsa

Kampanye PDIP Dengan Broadcast SMS JKW4P Tidak Memotong Pulsa

Membahas tentang dunia politik di Indonesia seakan tidak ada habisnya. Banyak sekali partai-partai politik di Indonesia yang selalu melakukan kampanye pada saat menjelang berbagai pemilihan. Berbagai macam cara dilakukan agar partainya dapat memenangkan pemilihan tersebut. Ada juga beberapa partai yang melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya tersebut misalnya dengan melakukan kampanye hitam yang jelas-jelas dilarang oleh pemerintah. Namun tidak sedikit pula partai politik yang melakukan berbagai cara sah yang diperbolehkan oleh Negara untuk melakukan kampanye agar dapat memenangkan pemilihan tersebut. Salah satu partai politik besar di Indonesia yang banyak orang ketahui adalah PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan). Dalam pemilihan Presiden, PDIP telah mengantarkan Jokowi sebagai kandidat Presiden. Mereka melakukan berbagai macam kampanye termasuk melakukan penyebaran pesan singkat atau broadcast SMS.

Pesan singkat yang mereka sebarkan berisi ‘Coblos PDI Perjuangan, Jokowi Presiden’ hampir ke semua nomor yang ada di Indonesia. Hasto Kristiyanto, yang merupakan Wasekjen PDIP, menyatakan jika pihaknya memang melakukan kampanye menggunakan pesan digital sebagai wujud kampanye inovatif di masa kini yang di pilih oleh partainya. Hal ini juga tentunya untuk mengikuti perkembangan zaman dimana teknologi semakin berkembang dan informasi yang banyak orang dapatkan melalui ponsel yang mereka miliki. Ia menjelaskan kembali jika hal ini dimaksudkan agar PDIP dapat berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat yang menggunakan telepon seluler yang tentunya dalam batas umur tertentu yang ada di kota-kota di Indonesia. Hal tersebut pula yang dijelaskan oleh Hasto ketika ditemui pada saat kampanye yang dilakukan oleh PDIP di Klaten, Jawa Tengah. Beliau juga menjelaskan bahwa kampanye melalui penyebaran pesan singkat tersebut dilaksankan dengan melakukan kerja sama resmi bersama operator-operator telekomunikasi yang ada di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto juga menjelaskan bahwa bagi nomor yang menjadi penerima broadcast SMS kampanye inovatif tersebut, stok pulsa yang mereka miliki tidak akan terpotong. SMS kampanye tersebut memang tidak memakan biaya maka dari itu tidak terjadi pemotongan pulsa bagi penerimanya. Selain itu, menurut Hasto, kampanye inovatif yang dilakukan oleh PDIP dengan melakukan penyebaran pesan singkat tersebut juga tidak melanggar aturan yang berlaku. Penyebaran pesan singkat untuk kampanye ini juga dibuat dengan memperhatikan aturan-aturan yang diberlakukan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Dimana penyebaran pesan tersebut harus melindungi rahasia dari pengguna (privacy). Selain itu, para pengguna telepon seluler juga dapat menyatakan kepada operator secara gratis untuk tidak lagi menerima penyebaran pesan singkat kampanye itu jika memang tidak berkenan untuk menerimanya.

Mantan anggota DPR ini juga menjelaskan jika dalam melaksanakan kampanye inovatif dengan melakukan penyebaran SMS ini, pihak PDIP sangat berharap agar mereka dapat mendekatkan diri kepada masyarakat dan dapat berkomunikasi secara langsung melalui media interaksi yang sekarang menjadi hal penting bagi banyak orang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, pihak PDIP merasa bahwa hal ini sangat efektif dan cukup efisien untuk melakukan kampanye presiden. Karena setiap orang pasti akan mendapatkan informasi dari kampanye inovatif tersebut dengan mudah. Penyebaran pesan singkat untuk kampanye ini telah dilakukan mulai dari tanggal 4 April lalu. Dimana para pengguna telepon seluler akan mendapatkan SMS yang dikirim oleh JKW4P yang isinya adalah “9 April 2013 – Coblos PDI Perjuangan, Jokowi Presiden #JKW4P www.jkw4p.com.”.

Sumber: https://www.merdeka.com/politik/pdip-sms-dari-jkw4p-tidak-memotong-pulsa.html

ByAdmin

Puluhan Mantan Nasabah MLM MI One Mengadu ke Fraksi PDIP

Puluhan Mantan Nasabah MLM MI One Mengadu ke Fraksi PDIP

Puluhan Mantan Nasabah MLM MI One Mengadu ke Fraksi PDIP

Hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai nasib dana yang telah di investasikan di multi level marketing server pulsa di Mi One Global di Indonesia, Kami telah mengadu ke fraksi PDI DPR RI. Mereka berharap mendapat perhatian dan bantuan dari DPR. Jack Maulana anggota server pulsa mengatakan ada sekitar 53 ribu anggota server pulsa PT Mi One Indonesia masih tanpa jejak. Menurutnya, sejak Februari ia bergabung dengan perusahaan yang mengkhususkan dalam server pulsa internasional yang dipasarkan secara online di beberapa negara di Asia itu. Sejak April server pulsa tidak bisa lagi digunakan, “katanya kepada wartawan di ruang PDIP, Senayan, Jakarta, Jumat (20/10/2017). Banyak kali Maulana sempat menanyakan nasibnya pada perusahaan yang bertanggung jawab atas multi level marketing server pulsa.

Tapi tidak ada kejelasan sejauh ini dari pihak server pulsa. “Tidak ada kejelasan dari pihak MI One yang bertanggung jawab atas kelalaian server pulsa,” katanya. Ia berharap uang tersebut bisa dikembalikan bersamaan dengan pelanggan lain. Karena, semua uang keuntungan yang dihilangkan dari server pulsa memang cukup banyak. “Kembalikan uang kita. Kami berharap agar anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari faksi PDIP dapat membantu kami, “katanya. Pada bulan Januari 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memasuki PT Mi One Global Indonesia merupakan sebuah agen investasi server pulsa yang melakukan investasi secara ilegal, namun tidak memiliki otorisasi dan izin apapun. menawarkan produk khusus ini berpotensi berbahaya bagi masyarakat. Investasi yang masuk ke Mi One sebagai server pulsa ilegal dan harus berhenti beroperasi.

Salah satu korban lainnya adalah Diana Ambasari. Menurut dia, Mi One Global Indonesia adalah perusahaan investasi multi level marketing (MLM) server pulsa. Dan korbannya adalah kliennya sendiri, sampai ratusan orang. Diana mengatakan telah bergabung dengan Global Mi-One Indonesia sejak Februari 2016. Ia sengaja bergabung karena mencoba bonus besar dari server pulsa itu sendiri. “Janji di awal 10 persen sebulan, maka pada awal keuntungan mendadak bulan Desember berkurang menjadi 5 persen, dan pada akhirnya Desember keluar dari investasi server pulsa,” kata Diana di Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Metro Jaya, Jumat (3/2). Awalnya, dia menjelaskan, manfaat yang dijanjikan oleh server pulsa berjalan dengan baik. Tapi semuanya berawal tidak lancar setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa Mi-One global di Indonesia adalah ilegal. “Transaksi telah vakum, dan bos dari server pulsa tidak tau di mana dia berada,” katanya. Sejauh ini, total pelanggan server pulsa mencapai 20 miliar.

Diana mengatakan, bahwa uang tersebut dari korban server pulsa dijanjikan kembali pada 8 Januari 2017. Namun sejauh ini belum ada kepastian dan akan mundur pada 1 Februari mendatang. Dia juga menjelaskan pengoperasian server pulsa di Mi One Global Indonesia. “Ini adalah perusahaan di bidang server pulsa internasional, yang ditawarkan atas nama MI One,”. Tapi sampai saat ini, tidak ada pengembalian dan tidak ada kabar dari server pulsa. Seharusnya, batas akhir waktu pada tanggal 1 Februari 2017 untuk mengembalikan semua dana nasabah dari server pulsa. “Tapi belum ada realisasi sekaligus tidak ada informasi dari pihak server pulsa,” Kata Diana. Diana menambahkan bahwa server pulsa di Mi One Global Indonesia telah berdiri sejak 2013. Dan sejauh ini, ada ratusan nasabah server pulsa yang terdaftar di Mi di Global One di Indonesia.

Sumber : http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/10/20/puluhan-mantan-nasabah-mlm-mi-one-mengadu-ke-fraksi-pdip

ByAdmin

Penjelasan PDIP Tentang Karangan Bunga Untuk Ahok Tak Terbendung

Penjelasan PDIP Tentang Karangan Bunga Untuk Ahok Tak Terbendung

Penjelasan pdip tentang karangan bunga dari toko bunga bandung untuk ahok tak terbendung

Salah satu anggota fraksi dari PDIP yaitu charles honoris memberi penilaian atas banyaknya karangan bunga dari toko bunga solo yang dikirim untuk basuki tjahaja purnama atau yang sering disebut ahok adalah bentuk apresiasi saja. “Ini sesuai dengan survei yang membuktikan tentang kepuasan masyarakat pada kinerja yang dipimpin oleh ahok-djarot sudah mencapai 70 persen,” ujarnya saat ditemui di jakarta.

Menurut beliau, seluruh warga masyaraat jakarta sangat menginginkan bahwa seluruh program dari ahok-djarot diteruskan di pemerintahan yang selanjutnya. Sangat tidak berpendidikan bahwa kiriman bunga untuk ahok itu hanya sebatas pencitraan yang diucapkan langsung oleh pimpinan DPR fadeli zon.

“Untuk pernyataan fadeli zon yang mengatakan bahwa masyarakat ahok segera dipenjara. Hal ini merupakan bentuk intervensi pada proses hukum yang saat ini berjalan, ujar charles. Salah satu anggota komisi 1 dpr ini masih bertanya-tanya tentang klaim dari fadeli yang mengatasnamakan masyarakat untuk menafsiran keputusan pengadilan khususnya kasus dugaan penistaan agama dan ahok adalah tersangka.

Charles sendiri beranggapan pilkada dki sudah selesai, namun fadeli masih memperlihatkan sikap labilnya dengan pernyataan yang masih berkaitan dengan ahok. “Jangan-jangan fadeli memiliki agenda tertentu yang selalu memojokkan ahok dan selalu mengutamakan tentang SARA,” tambahnya.

Beliau juga berkata bahwa saat ini harus lebih fokus untuk menata jaarta yang jauh lebih baik. Sebelumnya fadeli zon juga mengritik dengan banyaknya karangan bunga dari toko bunga solo itu ditujukakn pada ahok dan djarot. Sesuai dengan ungkapan dari fadeli zon bahwa dana untuk membeli karangan bunga sendiri jauh lebih baik disumbangkan langsung pada masyarakat yang masih membutuhkan. Fadeli ini menuduh bahwa dalang dari banyaknya karangan bunga ini settingan dari ahok dan djarot. Fadeli sendiri sangat menyayangkan apabila fenomena ini direkayasa untuk memberikan sisi kesan pencitraan dengan tujuan yang tidak jelas.

“Sangat disayangkan apabila dana yang sudah ada dipakai untuk kesan pencitraan sebab saya mendengar bahwa karangan bunga dari toko bunga solo itu sebagaian besar dipesan langsung di toko yang masih sama lebelnya,” kata fadeli zon.

Karangan bunga itu sengaja dipajang pada halaman balai kota jakarta agar nanti bisa memberikan kesan yang luar biasa bagi kalangan masyarakat jakarta supaya nanti menumbuhkan rasa kasihan dan iba kepada masa pemerintahan ahok-djarot khususnya ahok sendiri yang menjadi tersangka dari ujaran penistaan agama yang sudah dilakukannya. Sehingga karangan bunga ini selalu dibanggakan. Selain itu, mereka membuat karangan bunga ini agar banyak media nasional dari indonesia maupun media luar negeri meliput supaya viral dan membuat terkenal dari ahok sendiri.

Memang hal semacam ini tidak pantas jika dikatakan langsung oleh pimpinan DPR RI saat ini yang notabene masih dalam lingkup pemerintahan pusat. Sebaiknya pihak pemerintahan lebih menjadi penengah atas semua yang sudah terjadi pada ahok. Bahkan memberikan informasi kepada kalangan masyarakat untuk selalu menilai sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah berlaku.

Jangan sampai nanti terlibat pro kontra yang tidak jelas ujungnya dikemanakan. Bahkan hanya sebatas membenci pada salah satu pihak. Sebagai negara kesatuan republik indonesia bisa memberikan contoh kepada rakyatnya untuk lebih mementingkan kesatuan dan persatuan. Setiap penilaian dari berbagai elemen masyarakat perlu untuk lebih dicermati dan memberi satu titik kesan yang benar atas semua ujaran yang telah disampaikan.
Sumber: https://nasional.tempo.co/read/870295/penjelasan-pdip-kenapa-karangan-bunga-untuk-ahok-tak-terbendung