PDI Perjuangan Kawal Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan, Anak dan Perempuan

ByAdmin PDI

PDI Perjuangan Kawal Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan, Anak dan Perempuan

Sebagai partai nasionalis, PDI Perjuangan menegaskan untuk memastikan, mengawal, mengarahkan dan mengamankan berbagai kebijakan politik dari pemerintah secara nasional dan juga daerah. Terkhusus hal ini untuk bidang (smart detox energy) kesehatan, anak dan perempuan.

DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak menggelar Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid), pada Sabtu (26/11/2016) kemarin. Hal ini dilakukan dalam rangkaian kerja partai untuk peningkatan efektifitas dan koordinasi pelaksanaan program partai. Rapat ini mengundang 34 DPD provinsi se-Indonesia dan juga DPC.

Sri Rayahu selaku ketua DPP Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak mengatakan, pada minggu (27/11/2017) “Pelaksanaan Rakorbid, bertepatan dengan momentum Hari Penghapusan Kekerasan Sedunia yang diperingati setiap tanggal 25 November, sehingga struktur partai dapat memperkuat kapasitasnya untuk mendukung kebijakan Negara khususnya perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan,”.

Menurutnya, ini merupakan momen penting sebagai penegasan dan kesiapan dari DPP, DPD, DPC dalam mengawal program partai yang konsisten untuk mendorong lahirnya berbagai kebijakan untuk melindungi perempuan, anak dan kaum marjinal. Selain itu, Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan, memberikan amanat tentang pentingnya kebersamaan supaya melahirkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan segera.

Ia dalam keterangan persnya berujar “Amanat inilah yang akan dilaksanakan seluruh struktur dan petugas partai untuk membuktikan bahwa Negara hadir bagi rakyatnya. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah terdaftar dalam Prolegnas DPR 2016, DPP PDI Perjuangan dan Fraksi DPR PDI Perjuangan telah mengeluarkan instruksi agar pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat segera dilaksanakan di DPR RI,”

Sri juga mengungkapkan bahwa rakorbid DPP PDI Perjuangan dilaksanakan sebagai bentuk konsolidasi kekuatan internal partai agar implementasi kebijakan pemerintah yang pro rakyat segera terlaksana.

“Rakorbid menjadi sosialisasi dan arahan, dialog dan serta tindak lanjut instruksi partai terkait bidang Kesehatan Perempuan dan Anak,” jelasnya.

Bahasan materi dalam konsolidasi yang telah dilakukan yakni tentang Pelayanan Kesehatan Nasional yang disampaikan oleh Direktur Kepesertaan BPJS dan Menteri Kesehatan. Selanjutnya Regulasi Pemeritah Pusat dan Daerah menjadi turunan dalam pelaksanaan UU yang terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai kekerasan.

Selain daripada itu, pembahasan juga mengenai Perempuan dan Budaya yang fokusnya adalah kekuatan perempuan dalam Revolusi Mental, hal ini disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan. Sinergi partai dengan kelompok masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan melalui fungsi P2TP2A dan relawan kesehatan juga dibahas. Terakhir, ada bahasan tentang rencana tindak lanjut, rekomendasi Rakorbid dan instruksi partai tentang Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak.

About the author

Admin PDI editor

Leave a Reply