PDIP Kawal Pemerintah di Bidang Kesehatan, Anak dan Perempuan

ByAdmin

PDIP Kawal Pemerintah di Bidang Kesehatan, Anak dan Perempuan

PDI Perjuangan sebagai partai ideologis menegaskan akan terus berjuang untuk mengawal, mengamankan, mengarahkan dan memastikan kebijakan politik pemerintah daerah dan nasional terkait dengan kesehatan, anak dan perempuan.

Oleh karena itu, pada hari Sabtu (26/11) kemarin Rapat Koordinasi Bidang (Rakorbid) diselenggarakan oleh DPP PDI Perjuangan Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak.

Dalam rangka kerja partai untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan program partai.Sebagai rapat yang diperluas dengan mengundang 34 DPD se-provinsi Indonesia dan perwakilan daerah prioritas DPC, baik Kabupaten maupun Kota.

Sri Rahayu sebagai Ketua DPP Bidang Kesehatan (Toko Herbal Jakarta), Perempuan dan Anak menegaskan “Pelaksanaan Rakorbid, dilaksanakan pada tanggal 25 November bertepatan dengan momentum Hari Penghapusan Kekerasan Sedunia. Sehingga diharapkan struktur partai dapat memperkuat kapasitanya untuk mendukung kebijakan Negara khususnya dalam perlindungan perempuan dan anak dari kasus kekerasan,” Minggu (27/11/2016).

Momen penting ini menegaskan dan kesiapan DPP, DPD, DPC dalam mengawal dan mengimplementasikan program partai yang konsisten mendorong lahirnya kebijakan perlindungan perempuan, anak, dan kaum marginal.

Terlebih lagi, Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri juga mengamanatkan pentingnya upaya kita bersama untuk segera melahirkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

“RUU Penghapusan Kekerasan Seksual telah terdaftar dalam Prolegnas DPR 2016, DPP PDI Perjuangan dan Fraksi DPR PDI Perjuangan sendiri telah mengeluarkan beberapa instruksi agar pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat segera dilaksanakan di DPR RI. Amanat inilah yang akan dilaksanakan seluruh struktur dan petugas partai untuk membuktikan bahwa Negara hadir bagi rakyatnya.,” ujarnya.

Terkait dengan Rakorbid DPP PDI Perjuangan, “Hal itu untuk mengkonsolidasikan kekuatan internal partai agar implementasi kebijakan pemerintah yang pro rakyat dapat dilaksanakan,” Tegas Sri.

Sri menegskan bahwa Rakorbid menjadi sosialisasi dan arahan, dialog dan serta tindak lanjut instruksi partai terkait bidang Kesehatan Perempuan dan Anak.

Pelayanan Kesehatan Nasional yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan dan Direktur Kepesertaan BPJS adalah materi yang dibahas dalam konsolidasi yang telah dilakukan. Kemudian Regulasi Pemerintah Pusat dan Daerah yang menjadi turunan pelaksanaan Undang-undang terkait perlindungan perempuan dari kekerasan.

Dibahas pula Perempuan dan Budaya dengan fokus kekuatan perempuan dalam Revolusi Mental yang disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan. Tak ketinggalan pula sinergi partai dengan kelompok masyarakat untuk perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan melalui fungsi P2TP2A dan relawan kesehatan yang ikut dibahas.

Dan terakhir adalah soal rencana aksi tindak lanjut, rekomendasi Rakorbid dan instruksi partai terkait Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak.

 

About the author

Admin administrator

Leave a Reply