PDIP Meyakini Jokowi Konsisten Bahwa Menteri Tidak Boleh Merangkap Jabatan

ByAdmin

PDIP Meyakini Jokowi Konsisten Bahwa Menteri Tidak Boleh Merangkap Jabatan

PDIP Meyakini Jokowi Konsisten Bahwa Menteri Tidak Boleh Merangkap Jabatan

PDIP Meyakini Jokowi Konsisten Bahwa Menteri Tidak Boleh Merangkap Jabatan

Ketua DPP PDIP yang bernama Hendrawan Supratikno telah meyakini bahwa Presiden Joko Widodo akan bisa tetap konsisten mengenai Menteri yang tidak boleh rangkap dalam jabatannya. Maka dari itu, ia meminta agar bisa bersabar jika masih ada menteri yang masih menjadi pengurus di partai politik. Dia juga mengatakan bahwa presiden selama ini kita kenal sebagai presiden yang konsisten.

Hendrawan mengungkapkan pada saat berada di Gedung DPR jakarta Rabu 17 januari 2018 kemarin, bahwa presiden Jokowi selalu konsisten, memiliki jiwa berani, yang tegas. pada saat reshuffle kabinet jilid III, telah diketahui Menteri Perindustrian yang juga termasuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bukan merupakan jajaran menteri yang dirombak oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Hendrawan, presiden dan wakil presiden memerlukan waktu untuk mempertimbangkan banyak hal. Diantaranya kabinet yang menurut Hendrawan tidak bisa diselesaikan pada waktu sehari. Wakil presiden Jusuf Kalla sendiri telah mengungkapkan jika pada saatnya, sekjen pasti akan meninggalkan posisi jabatannya di Golkar.

Pada saat ditanya apakah akan ada perombakan susulan, Hendrawan mengaku berharap seperti demikian. Tujuan dari hal tersebut yaitu tercipta pemerintahan yang solid. Sehingga dapat diharapkan seperti itu untuk rangka sekali lagi menata supaya pemerintahan jadi semakin efektif. Selanjutnya partai pendukung pemerintah solid, semua orang bekerja dengan efektivitas tinggi.

Sesudah dilantiknya Idrus Marham menjadi Mensos, ada dua menteri yang rangkap jabatan. Tak hanya Idrus, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang menjabat sebagai ketua Umum Golkar. Telah diketahui presiden Jokowi Konsisten dengan janji kampanyenya dulu, jika untuk menteri tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus partai politik.

Sejumlah menteri yang diangkatnya, melepaskan jabatan di partai politik. Diketahui hanya satu menteri, yaitu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa yang saat ini diganti Idrus Marham karena maju pencalonan gubernur di Jawa Timur. Hendrawan juga meminta pada publik supaya memberikan waktu pada Jokowi guna mempertimbangkan posisi Airlangga. Walaupun dia mengakui jika perubahan komposisi diperlukan pada Kabinet Kerja. Tentang rangkap jabatan menteri memang bisa menjadikan pro kontra. Sebab pada satu sisi menguntungkan pemerintah untuk mengambil kebijakan, namun pada sisi lain persoalan membagi waktu serta konsentrasi pada pemerintahan dan partai.

  • Sumber Artikel: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180118001727-32-269746/pdip-yakin-jokowi-konsisten-soal-rangkap-jabatan-menteri
  • http://www.tribunnews.com/nasional/2018/01/17/pdip-yakin-jokowi-konsisten-soal-menteri-tidak-boleh-rangkap-jabatan

About the author

Admin tukangpbn

Leave a Reply